Dosa Warga negara Terhadap Konstitusi & pemberantasan korupsi ?

hitabatak.com > Artikel > Dosa Warga negara Terhadap Konstitusi & pemberantasan korupsi ?

Dosa Warga negara Terhadap Konstitusi & pemberantasan korupsi ?

Oleh : Sudi Sumberta Simarmata*

Menanggapi wacana Hukuman Mati terhadap Koruptor yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo kita harus kembali merenung dan mengingat  dalam sejarah perjalanan negeri ini  Bangsa Indonesia telah menyepakati dalam kesepakatan politik suci bahwa Pancasila akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh peradaban kelanjutan negeri ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena sesungguhnya Pacasila memang lahir dari Rahim  politik Indonesia.

Bung Karno sebagai proklamator bangsa ini menyatakan bahwa Pancasila adalah  hasil pencarian yang memang digali dari Indonesia itu sendiri, maka ketika Prof.Dr.Mahfud MD kapasitas nya sebagai Menkopolhukam menyatakan kesetujuannya terhadap hukuman mati dengan membawa sebuah istilah Korupsi merusak atau mengoyak-ngoyak peredaran darah dalam tubuh negara ini, tetapi justru saya ingin mengingatkan bahwa denyut nadi Konstitusi kita justru menyatakan secara jelas dalam  pasal 28 A  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”  saya tidak mau terjebak dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan terkait Hukuman Mati tetapi bahwa norma ini bukan sekedar kebetulan muncul agar indonesia diakui sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip HAM yang bersifat universal, tetapi memang sesungguhnya lahir dari rahim perjuangan rakyat Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam keragaman nilai agama, budaya ataupun adat istiadat yang dianggap baik sebagai pengingat bagi bangsa ini ketika kita ingin mendirikan sebuah negara, maka kita harus siap dengan seluruh konsekuensi yang ada, dengan sebuah konsensus yang sudah kita sepakati kembali saya ulang menjadi kesepakatan politik suci oleh para pendiri bangsa agar benar-benar dalam berbangsa dan bernegara kita menjunjung tinggi harkat dan martababat kemanusiaan, itulah yang kita kenal dengan Pancasila.

Bung Karno memberikan penegasan  pentingnya “philosophische grondslag” (filosofi dasar) untuk Indonesia merdeka. Filosofi  inilah yang kemudian  menjadi “Weltanschauung” (pandangan hidup) bangsa Indonesia mencapai cita-citanya.

Apabila kita menarik Secara filosofis Pancasila (Philosophische Grondslag) adalah ruh dari pada UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi tertulis, bahwa atas filosofis dasar itu kemudian dijabarkan dalam norma dasar yang seterusnya akan dijabarkan dalam norma-norma yang lebih rendah dibawahnya berupa undang-undang sampai Peraturan Daerah. Tentu ini harus seiring sejalan dari Pancasila sampai kepada norma paling rendah sekalipun, maka disinilah dituntut Pemerintah dalam makna yang luas (Legislatif,Eksekutif,Yudikatif) menggunakan sambungan hati nurani untuk mendalami dan menjiwai sesungguhnya atas pemaknaan kelima sila Pancasila tersebut.

Baca Juga  Danau Toba sekarang ada di Google Street View

Bahwa dalam sejarah panjang berdirinya Indonesia dan  narasi hukum indonesia  kita sungguh harus memahami secara tenang amanat Konstitusi dalam hati sanubari, saya ingin mengingatkan lahirnya bangsa Indonesia bukan pemberian orang lain seolah memiliki jiwa jiwa manja dan tidak mandiri, tetapi atas dasar pengorbanan jiwa, harta, pertumpahan darah yang sangat keras sehingga kita bisa merdeka. Apa poinnya bahwa Indonesia harus optimis mampu membenahi segala kebandelan warga negaranya dengan tidak harus menerapkan hukuman mati, karena negara diberikan tanggung jawab dan dirasa mampu untuk mengobati penyakit-penyakit  negeri tanpa harus mengamputasi apalagi menghilangkan nyawa warga negaranya  disinilah perbedaan kedaulatan negara dengan warga negaranya,  Ketika ada wacana yang akan menjadi bahan perbincangan oleh anak-anak negeri ini terkait Hukuman Mati Bagi Koruptor,  memakai pendapat A.Irman Putra Sidin bahwa jikalau negara ingin melakukan pengurangan terhadap hak-hak warga negaranya maka negara itu harus dipersulit, sementara jikalau negara ingin melakukan pmenuhan hak-hak warga negaranya maka negara harus mempermudah dirinya.

Maka, atas dasar penegakan hukum negara mempunyai tanggung jawab yang besar bagaimana caranya tetap melindungi seluruh warga negaranya agar warga negara tersebut mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik, apa gunanya revolusi mental kalau kita seolah lari menghadapi masalah bangsa ini, termasuk korupsi. Kalau lah hanya dengan bambu runcing penjajahan lawan mampu terbanting, kita juga harus percaya diri nilai-nilai bangunan indonesia adalah nilai-nilai yang didasari keluhuran adat budaya dan agama memastikan pula prosedur dan substansi tetap dalam koridor keadilan, Jangan lupa  secara filosofis berubahnya status narapidana menjadi warga binaan dengan sistem pemasyarakatan adalah menunjukkan kewibawaan suatu negara yang berketuhanan.

Hukum harus berbenah sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

Baca Juga  Pencarian Korban tenggelam di Danau Toba dihentikan

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem pemasyarakatan  memberikan tanggung jawab terhadap negara untuk memperbaiki akhlaq dan perilaku,  sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diimani serta menjaga hal-hal yang dapat memicu yang tidak diinginkan, karena ketika berbicara efek penjeraan tidak selalu harus dengan hukuman mati karena hukuman mati bukanlah amanat hukum Pancasila nya Indonesia.

Sekali lagi bukan sebuah kebetulan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa kita tempatkan sebagai sila pertama yang mempengaruhi keempat sila lainnya karena kita bangsa yang meyakini dengan kekuatan usaha dan doa bangsa ini bisa merdeka, bangsa ini pantang untuk menjajah bangsa lain karena kita menghargai martabat kemanusiaan dan kemuliaan Ketuhanan, kita mengenal istilah politik bebas aktif karena kita ingin peradaban bangsa Indonesia adalah rahmat bagi semua bangsa, kita buka semua ruang diskusi Hukum dan HAM tujuannya satu agar kita lebih menghargai martabat setiap manusia, maka dengan segala pemikiran besar yang ada, sebuah solusi kah hukuman mati?  Atau justru negara semakin Lelah mengurusi warga negaranya? Negara tidak boleh lelah untuk mengurusi warga negaranya.

Dengan seluruh instrumen yang ada dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan hukum harus mendatangkan kebahagiaan, bahwa atas seluruh permasalahan dan dosa terhadap agama dan konstitusi yang dilakukan oleh koruptor negara mempunyai tugas dan tanggung jawab guna mengupayakan pembaharuan sikap dan mental koruptor.

Efek penjeraan

Aristoteles mengatakan”justice consists in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality’ Prinsip yang beranjak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Bahwa dalam hukum pidana kita mengenal istilah (lex scripta, lex stricta,  dan lex certa. Bahwa dalam Prinsip hukum pidana tersebut  haruslah tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa).

Sungguh menyadari bahwa Korupsi adalah permasalahan besar bagi bangsa ini dan tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memberantas korupsi tersebut, sehingga adalah hal yang wajar ketika muncul wacana pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi (korupt          or).

Baca Juga  Korban Perselisihan Danki A Batalyon Infantri dengan Kapolsek Pahae Jae dikunjungi Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB

Atas wacana ini saya ingin mengingatkan bahwa hukum konstitusi menempatkan hukum pidana dalam posisi sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium)  yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.  Dalam UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi yang paling banyak disediakan undang-undang untuk diancamkan ke koruptor ialah sanksi penjara, denda, dan pidana tambahan. Dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi menyebutkan ada empat bentuk pidana tambahan. Perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak atau keuntungan tertentu. Artinya, ada enam bentuk sanksi yang dipakai negara untuk melawan kejahatan korupsi.

Menjadi pertanyaan atas nafsu wacana yang dilemparkan ke publik saat ini oleh presiden Joko Widodo adalah apakah sanksi pidana tersebut sudah dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh pemerintah untuk menggelandang pelaku korupsi? Dan kemudian atas penegakan hukum yang ada beranikah negara menjamin bahwa demi Keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesungguhnya terdakwa yang telah diputus vonis nya oleh pengadilan akan berusaha dibina sebaik-baiknya dan sadar akan kesalahannya dan mampu dipersiapkan oleh negara untuk kembali kepada masyarakat dan keluarga.  maka disinilah wujud peperangan terhadap korupsi itu harus dilakukan dengan sanksi  hukum dan sosial penjeraan sehingga ia sadar akan kesalahan nya, bahwa negara harus mendapatkan pemasukan atas kesalahan yang ia perbuat bahkan pemiskinan terhadap koruptor harus dilakukan sebagai pembelajaran berharga bagi keluarga, kerabat, dan anak istri dengan tetap memberikan pembinaan atas dosa yang dilakukan terhadap Konstitusi dan agama yang diyakini nya. Karena sebagai warga negara  kita adalah mahluk mulia yang diciptakan Tuhan yang mempunyai tugas saling memberikan nasihat agar tidak mengalami kerugian seperti itulah seharusnya hukum kita terapkan.

*Komisaris Hukum GMNI Bengkulu

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Aplikasi Hitabatak di Genggaman Anda

Download Sekarang di PlayStore.