ICW Sentil TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah: Kemendagri Seolah Jadi Persinggahan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan proses pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah yang diisi sejumlah purnawirawan hingga anggota aktif TNI/Polri ke Komisi II DPR RI, Selasa (19/9). Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, juga menyinggung pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh yang ia nilai janggal.

"Pj [Gubernur] Aceh dilantik 6 Juli 2023, yang bersangkutan (Achmad Marzuki) pensiun 1 Juli. Kemudian diangkat Kemendagri tanggal 4 Juli, lalu 6 Juli langsung jadi Pj Gubernur," ucap Kurnia di DPR, Kompleks Parlemen, Selasa (19/9).

Kurnia lalu menilai, proses singkat ini menjadikan Kemendagri seolah-olah menjadi institusi negara yang sebatas tempat persinggahan saja. Sebab mereka hanya berada di Kemendagri selama beberapa hari saja.

"Rasanya institusi negara dijadikan tempat persinggahan sebelum ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah," ungkapnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Wakil Korbid Eksternal KontraS, Andi Muhammad Rezaldy. Andy bahkan menemukan ada polisi aktif yang ditunjuk sebagai Pj kepala daerah.

"Tahun 2018 kami melakukan pemantauan, di antaranya ada dua jenderal polisi aktif yang ditunjuk sebagai Pj gubernur, seperti Asops Polri (saat itu), Komjen Pol (Purn) M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, lalu ada Kadiv Propam Polri, Irjen Pol (Purn) Martuani Sormin, yang menjabat sebagai Pj gubernur juga," tutur Andy.

Menurutnya, penunjukan anggota TNI-Polri aktif menjadi Pj kepala daerah bisa membuat bias dalam menjalankan kewenangannya.

"Sehingga kami menginginkan adanya suatu institusi yang benar-benar profesional berintegritas yang menjalankan tugas maupun fungsinya," tegasnya.

Terkait laporan ini, anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan sebagai pihak yang mengawasi Kemendagri, ia pernah menyinggung permasalahan ini di hadapan Mendagri Tito Karnavian. Bahkan DPR RI sempat membuat Panja Pj gubernur

"Oleh karena itu, apa yang disampaikan kawan-kawan, bagi kami ini sangat berharga, sangat penting. Dan ini juga akan kami lakukan RDP nanti, apalagi sebagaimana katakan tadi, kita sudah membentuk Panja. Artinya, Komisi II sangat respons apa yang disampaikan," kata Guspardi.