Yudhi Simorangkir : Masyarakat Berhak Menilai Calon Menteri

Hitabatak.com/Jawa Tengah –Tepat sesudah pelantikan Minggu siang ini (20/10) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 oleh Ketua MPR di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta ramai dibicarakannya oleh publik. Saat ini pun publik dan media sosial sedang hangat memperbincangkan terkait calon menteri di kabinet kerja jilid II Jokowi

Hal tersebut membuat Tokoh Muda Batak yang berasal dari Tapanuli Utara yang saat ini menjadi Ketua DPD GAMKI Jawa Tengah, Yudhi Simorangkir mengatakan, posisi menteri bukan semata-mata hadiah bagi partai politik pendukung atau partai oposisi sekalipun.

Dikatakannya, sosok calon menteri harus dapat melihat visi kedepan, melanjutkan roda estafet arah dan kebijakan menteri terdahulu yang dimana tugas-tugas pengabdian selama 5 tahun belum tuntas dilaksanakan.

Dikatakannya, Menteri yang terpilih harus mampu mengikuti irama dan gaya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden guna menerjemahkan arah kebijakan presiden dan wakil 5 tahun kedepan.

Dilansir dari Indnews.com, Pengamat kebijakan publik dan tokoh muda batak ini menyampaikan, Presiden jangan terkesan terburu-buru mengumumkan anggota Kabinet Kerjanya. Silahkan Pak Presiden mendengar curahan hati dari masyarakat, siapa calon menteri yang benar-benar kapabel dan mampu menjawab tantangan bangsa.

Menurut dia, masyarakat juga berhak untuk menilai siapa calon menteri kedepan meskipun itu hak preogratif Presiden.

“Sangat penting masyarakat  melihat track record seorang calon menteri. Apakah calon tersebut memiliki rekam jejak digital, terjerat kasus kriminal ataupun bermasalah dengan Hukum dan  HAM,” ungkapnya.

Disamping itu, kita juga harus melihat bagaimana komitmen mereka untuk setia pada UUD 1945 dan Pancasila. Begitu juga kejujuran dalam untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

“Kejujuran mereka merupakan sebuah bentuk tanggung jawab moral dan komitmen selama menjabat 5 tahun ke depan. Sangat disayangkan jika Presiden salah menunjuk menteri yang nantinya tersandung korupsi,” tegas Yudhi.

Mahasiswa Magister Studi Pembangunan UKSW tersebut menambahkan, jabatan Menteri bukan jabatan kekuasaan, tetapi sebuah amanah yang harus digumuli dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna membawa Indonesia menjadi negara maju.

Keberhasilan Menteri jika mereka mampu bersinergi dengan jajaran bawahannya yang dimulai dari Pejabat Struktural dan Fungsional Eselon I sampai staff nya.

“Saya pikir indikator keberhasilan satu kementrian tidak dilihat dari sejauh mana anggaran kementerian terealisasi, tetapi apakah program tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum,” Ujar Yudhi dalam keterangan tertulis.

Sebagai contoh tingkat keberhasilan Indonesia dalam 17 agenda pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). Berapa persen anggaran kementerian mengurangi angka proverty, mengurangi kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, maupun pekerjaan layak.

“Jadi siapa pun nanti Menteri yang dipilih oleh Presiden, harus berhasil meminimalisir dan memberikan dampak kepada masyarakat,” tutup Yudhi.

Facebook Comments