Pandangan Liga Mahasiswa Nasional terhadap Program Sekolah Rakyat Kemensos

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) memberikan catatan penting terkait rencana Program Sekolah Rakyat yang akan diterapkan oleh Kementerian Sosial. LMND menilai bahwa program ini membutuhkan anggaran yang besar dan dapat menambah beban pengeluaran negara. Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, menyatakan, "Belum tentu berhasil dalam memberantas kemiskinan. Publik harus ragu, karena hingga saat ini, belum ada blueprint Sekolah Rakyat terkait pemberantasan kemiskinan. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk keluar dari kemiskinan, bukan sekadar mengikuti pemahaman umum."

Asrul menekankan bahwa program pendidikan seharusnya ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sedangkan Kemensos berperan dalam menyediakan data yang relevan. Dia menyoroti bahwa meski berlaku sistem praktek asrama, Program Sekolah Rakyat tidak menunjukkan perbedaan substansial dengan sekolah yang sudah ada, yang telah memiliki orientasi jelas dalam membangun karakter manusia.

LMND berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meninjau ulang Program Sekolah Rakyat dan mengalokasikan anggaran untuk program yang lebih relevan dan tepat sasaran. Asrul menilai bahwa Sekolah Rakyat tidak memiliki perencanaan yang komprehensif dan terarah.

Empat Poin Penting dari LMND

Asrul mengusulkan agar Indonesia memiliki blueprint pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mendukung visi pendidikan nasional yang berkelanjutan. Dengan adanya rencana yang jelas, pemerintah dapat merencanakan sumber daya dengan lebih baik, serta menciptakan pendidikan yang adaptif dan kritis.

"Tanpa blueprint, kita hanya akan mengulangi kesalahan dan tidak berupaya menyelesaikan masalah pendidikan yang ada," tegasnya. Pendidikan harus mampu membawa perubahan kualitas diri, dan dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga bangsa secara keseluruhan.

Selama ini, meski banyak upaya perbaikan kurikulum telah dilakukan, hasilnya tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Asrul mencatat bahwa peringkat Indonesia dalam tes PISA tidak membaik sejak tahun 2000, menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional belum berhasil memfasilitasi kemajuan bagi generasi muda.

LKMD berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan reformasi menyeluruh terhadap instrumen pendidikan dengan berdasarkan riset yang mendalam. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, mengindikasikan akan ada kurikulum baru yang terintegrasi dengan kurikulum nasional, namun Asrul merasa membawa kembali kurikulum yang gagal adalah langkah yang keliru.

Sementara itu, pemerintah harus memprioritaskan anggaran pendidikan yang saat ini hanya mencapai 20% dari APBN. Asrul menekankan bahwa sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan tenaga pengajar dan keterbatasan teknologi, terutama di daerah terpencil.

Dia mengingatkan bahwa perbaikan kualitas pendidikan sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola pendidikan, seperti Kemendikdasmen. "Daripada membangun Sekolah Rakyat, alangkah baiknya bila sumber daya pemerintah fokus pada pemerataan pendidikan untuk perbaikan pendidikan nasional," tutup Asrul.