15 Pejabat dan Anggota DPRD OKU Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Kejari Kabupaten OKU, Sumsel, melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang terkait kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas dan transportasi DPRD setempat.

Informasi yang dihimpun, 15 orang tersebut terdiri dari pejabat di Pemkab OKU dan Anggota DPRD, mereka diperiksa sebagai saksi atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di mana berdasarkan temuan BPK, terdapat pemborosan pada tunjangan rumah dinas sebesar Rp 5,29 miliar dan tunjangan transportasi Rp 1,88 miliar.

Total pemborosan dari kedua tunjangan itu sekitar Rp 7,77 miliar yang terjadi dalam waktu 18 bulan sejak Maret 2021 hingga Juli 2022.

Rekomendasi BPK atas temuan tersebut mengharuskan masing-masing Anggota DPRD OKU mengembalikan Rp 270 juta ke kas daerah dalam waktu 60 hari kerja sejak LPH dikeluarkan atau Desember 2022.

Namun, hingga Agustus 2023 pengembalian yang direkomendasikan BPK belum juga terealisasi. Maka dari itu, Kejari melakukan pemeriksaan terhadap indikasi markup anggaran tunjangan yang tidak mengacu pada standar harga normal.

Kepala Kejari OKU, Choirun Parapat, melalui Kasi Intel, Variska Ardina Kodriansyah, membenarkan adanya pemanggilan terhadap 15 orang tersebut.

Meski begitu, Variska tidak merincikan siapa saja pejabat maupun Anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi itu.

"Benar ada 15 saksi yang dipanggil, untuk siapa saja, nanti diinformasikan," katanya, Kamis, 31 Agustus 2023.

Untuk diketahui, dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab OKU tahun anggaran 2021 anggaran belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp 8.560.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.092.000.000,00 atau 94,52 persen dari anggaran.

Sedangkan anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp 7.158.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.033.600.000,00 atau 98,25 persen.