200 Ribu Ton Beras Impor Diubah Jadi Premium Demi Tekan Harga, Bansos Gagal?

General Manager Unit Bisnis Bulog Sentra Niaga, Topan Ruspayandi, mengatakan pemerintah memiliki kebijakan baru, yakni dengan memproses 200 ribu ton beras impor medium menjadi beras premium untuk dijual secara komersial. Kata dia, itu upaya untuk menekan harga beras premium di pasaran.

"Pemerintah berharap dengan beras pengalihan bisa juga selain mengendalikan yang medium, tapi juga bisa mengendalikan yang premium. Kita lihat nanti realisasinya karena ini program baru dijalankan semoga efektif mengendalikan harga di premium tadi," kata Topan di agenda Panen News FGD di Hotel Kaisar Jakarta Selatan, Jumat (9/2).

Untuk menekan harga beras, pemerintah sebelumnya jor-joran menggelontorkan bansos beras. Presiden Jokowi awalnya menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan pada Maret, April dan Mei 2023.

Kemudian, bantuan beras tahap kedua disalurkan hingga November 2023, namun Jokowi memerintahkan untuk disalurkan sampai akhir 2023. Terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang bantuan ini sampai Juni 2024.

Meski begitu harga beras masih tinggi. Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Jumat (9/2), harga beras medium pada Maret 2023 masih berada di harga Rp 11.830 per kg, sementara harga beras premium Rp 13.530 per kg.

Bulog, kata Topan, diberi tugas untuk menyalurkan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras SPHP ini adalah beras impor medium yang diguyur pemerintah untuk operasi pasar demi menjaga stabilitas harga. Secara kualitas, lanjutnya, beras medium impor itu setara dengan beras premium produksi petani lokal.

"Kita pemerintah, Badan Pangan Nasional sudah memberikan izin pengalihan, kalau enggak salah 200 ribu ton CBP yang medium untuk nanti bisa dikelola Bulog, dan kemudian dijual untuk kebutuhan beras premium," kata Topan.

Topan bilang kebijakan baru itu adalah wujud pemerintah yang tidak hanya memperhatikan masyarakat kelompok berpendapatan rendah, tapi juga kelompok menengah yang mampu membeli beras premium meski tak disubsidi.

"Artinya mendorong Bulog sebagai sebuah BUMN bisa memproduksi beras premium dengan kualitas yang baik tapi dengan harga yang murah dibanding saat ini beredar di pasar," kata Topan.

Topan menambahkan, cara seperti itu diperlukan demi mengangkat taji BUMN pangan mengontrol harga beras nasional. Selain menjalankan penugasan subsidi, Bulog sebagai perusahaan juga dituntut harus mampu bersaing dengan perusahaan swasta.

"Tapi di tangan kiri kita diminta terus berkembang sebagai perusahaan sehingga suatu saat kita bisa menjadi market leader di industri pangan nasional sehingga pemerintah bisa menggunakan dua kekuatan itu untuk bisa bukan hanya stabilisasi harga tapi menciptakan pasar yang stabil. Jadi lebih dalam lagi," pungkas Topan.

Beras Terbatas, Pemerintah Putar Otak

Pemerintah putar otak mengatur bagaimana menjaga stabilitas harga beras. Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi bilang pemerintah sudah mempersiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) jauh hari. Penyaluran beras impor yang masuk Indonesia langsung dibagi-bagi untuk posnya masing-masing, termasuk bansos beras yang dilanjut sampai 2024 ini.

"Juga program SPHP sebesar 1,2 juta ton setahun. Paralel gerakan pangan murah se-Indonesia. Untuk penggilingan padi diberikan alokasi 200 ribu ton tahun 2023, dan 200 ribu ton lagi beras komersial sampai Maret 2024 ini," kata Arief kepada kumparan, Jumat (9/2).

Adapun Jokowi meminta menghentikan sementara bansos beras dari tanggal 8 sampai 14 Februari 2024. Alasannya untuk menghargai pemilu dan menepis anggapan politisasi bansos.

Tapi khusus program lain selain bantuan pangan pemerintah, tetap berjalan untuk disalurkan kepada masyarakat luas, yakni pengiriman ke pasar tradisional, ritel modern, sampai Pasar Induk Beras Cipinang.

Kemudian, dari stok beras pemerintah yang ada kini, sebanyak 50 ribu tonnya diberikan ke Food Station atas permintaan Gubernur DKI Jakarta dengan BUMD Pangannya. Derasnya beras yang keluar tak diikuti pasokan beras yang bisa diamankan negara, hasilnya Bapanas mencatat ada defisit beras sampai Februari nanti.

"Januari-Februari 2024 konsumsi vs produksi ada gap 2.8 juta ton seperti proyeksi dari KSA BPS. Karena kita tidak dapat tanam saat El Nino lalu, kurang air," ujar dia.

Pasar Beras Dikuasai 9 Naga

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahkan menyebut harga beras yang mahal meski telah dikucur bansos ini ada kaitannya dengan monopoli pasar dari golongan pengusaha-pengusaha kelas kakap di Indonesia.

"Karena beras dikuasai oleh 9 naga, itu penguasanya, yang menurunkan harga beras ya harus lewat mereka. Jadi kalau mau ya Bulog ini perannya harus mengimbangi peran mereka. Kalau bisa harus jadi kepala naganya," kata Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti.

Tanpa kebijakan jangka panjang yang dibuat pemerintah dia menilai hal itu sulit. Membuat kebijakan jangka panjang yang dia maksud adalah bagaimana pemerintah tak selalu impor saat terdesak, tapi bisa swasembada melalui peningkatan produktivitas beras dalam negeri.

"Stok kurang dan market share yang dikuasi pemerintah minim, sehingga kalau didominasi oleh beberapa orang hukum ekonomi namanya oligopoli. Mereka lah price determinate jadi mereka yang menentukan harga. Jadi bulog hanya jadi price follower doang, itu enggak boleh terjadi, harus dibalik kalau mau," kata Esther.

Dengan kondisi saat ini, dia menilai sulit harga beras bisa turun dalam waktu dekat.