Alasan Muhammadiyah Larang Tegas Kampanye di Kampus: Jaga Jarak dengan Parpol

Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tak akan memberikan izin penggunaan fasilitas pendidikan mereka untuk kampanye.

Larangan itu berlaku baik untuk partai politik, calon presiden (capres), calon anggota legislatif (caleg), maupun calon kepala daerah.

"Muhammadiyah sudah jelas aturannya melarang tegas untuk kampanye," kata Muhammad Sayuti saat dihubungi, Selasa (29/8).

Ketika Muhammadiyah mengizinkan salah satu kandidat melakukan kampanye di dalam kampus maupun sekolah Muhammadiyah, hal itu bisa dianggap bahwa Muhammadiyah berpihak kepada calon tersebut.

Larangan kampanye di dalam kampus menurutnya adalah upaya yang dilakukan Muhammadiyah untuk tetap menjaga jarak dengan partai politik.

"Karena Muhammadiyah sendiri sikap politiknya sejak berdiri sampai saat ini Alhamdulillah konsisten untuk menjaga jarak yang sama dengan semua partai dan semua calon," ujarnya.

Lain cerita jika pihak kampus mengundang semua calon untuk diskusi atau adu gagasan dalam sebuah forum akademik. Hal itu menurut Sayuti masih memungkinkan untuk dilakukan.

"Kalau membandingkan konsepnya calon A, B, C, dalam satu forum ya enggak ada masalah," ujar Muhammad Sayuti.