Anies Bakal Tutup Peluang 'Hengki Pengki' untuk Naikkan Rasio Pajak hingga 16%

Capres nomor urut 01, Anies Baswedan menekankan pentingnya penerapan fiscal cadaster dalam pembayaran pajak. Sebab, potensi ‘hengki pengki’ alias penyelewengan kerap terjadi di sistem pajak.

Fiscal cadaster merupakan pendaftaran tanah dalam rangka keperluan pemungutan pajak. Anies mencontohkan, pembayaran pajak di Gedung Jakarta tidak pernah tercatat meskipun sudah beroperasi 10 tahun.

“Jadi dia ngga pernah bayar pajak gedung, apakah benar enggak bayar? sebetulnya ada pemeriksaan tapi di situlah kenapa fiscal cadaster tidak diinginkan,” ujar Anies dalam Dialog Capres Kadin di Djakarta Theater, Kamis (11/1).

“Begitu masuk, tidak bisa lagi ada hengki pengki di situ karena seluruh datanya akan tercatat melalui fiscal cadaster. Fiscal cadaster ini penting untuk dilakukan,” sambungnya.

Anies menjelaskan fiscal cadaster merupakan sensus ulang dan apabila dikerjakan, maka pemerintah bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat.

“Itu biasanya fiscal cadaster yang enggan melakukan justru dalam badan pajak itu sendiri. Dengan melakukan fiskal cadaster, mana yang sesungguhnya terlewat dan terjadi rente,” imbuhnya.

Targetkan Rasio Pajak Hungga 16 Persen di 2029

Anies menargetkan tax ratio (rasio pajak) di era pemerintahannya mencapai mencapai 13-16 persen di 2029. Adapun saat ini rasio pajak baru mencapai 10,4 persen.

“Kita berharap di tahun 2029 mencapai 13-16 persen angka tax ratio kita. lebih realistis daripada debat kemarin, kita coba angka realistis,” tutur Anies.

Untuk memperbaiki kelembagaan keuangan negara, Anies menekankan badan penerimaan negara di bawah presiden langsung perlu dibentuk. Badan penerimaan negara tersebut terpisah dari bendahara negara.

“Ini terpisah dari kegiatan treasury. Treasury dikelola sendiri, penerimaan dikelola sendiri. ini satu hal,” imbuhnya.

Selain itu, tim Anies Imin akan modernisasi sistem digital untuk memudahkan proses pembayaran pajak. Sistem-sistem tersebut membuat tata kelola bisa dipertanggungjawabkan dan intervensi pribadi tidak bisa masuk sistem.

“Semua akan mendapat equal treatment yang dapat disampaikan, yang tidak bayar lolos, yang sudah bayar dikejar-kejar,” jelas Anies.

“Itu salah satu lubang yang kita perbaiki bersama, kemudian dilakukan proses memudahkan pembayaran pajak. Justru jangan dipersulit,” sambungnya.