Anies-Cak Imin Dinilai Tidak Bawa Perubahan Kebijakan Ekonomi yang Signifikan

Anies Baswedan akhirnya maju bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi pasangan capres-cawapres dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9).

Ekonom menilai majunya Anies-Cak Imin di laga Pilpres 2024 tidak akan membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam kebijakan ekonominya. Direktur Eksekutif dan Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai jika pasangan Anies-Cak Imin terpilih, diperkirakan tidak akan menimbulkan hard landing.

Terlebih menteri saat ini yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah tidak menimbulkan perubahan khususnya formulasi upah pekerja dan isu UU Cipta Kerja lainnya.

Begitu juga dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnasmigrasi (PDTT), Halim Iskandar yang merupakan adik kandung Cak Imin.

“Yang terlibat dalam pembuatan UU Cipta Kerja kan Menaker, nah sekarang ketua Partai-nya duet dengan Anies. Perubahan apa yang mau dicapai? Itu kenapa sampai sekarang soal ketenagakerjaan dan desa belum juga banyak dibahas Anies,” kata Bhima saat dihubungi kumparan, Minggu (3/9).

Kemudian kebijakan ekonomi yang dibawa oleh Anies-Cak Imin akan mirip seperti kebijakan yang dibawa oleh kandidat lainnya, Prabowo dan Ganjar, yang tidak akan berbeda jauh dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi saat ini.

Kriteria Ideal Capres dan Cawapres

Bhima menjelaskan, ada lima kriteria pemimpin pengganti Jokowi selanjutnya yang diinginkan investor. Pertama, presiden pengganti Jokowi harus memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi sekaligus lebih berkualitas.

Kedua, presiden terpilih nanti harus memahami konteks arah ekonomi global ke pembangunan berbasis penurunan emisi karbon dan mendorong kerja sama dibanding proteksionis. Mengingat, era kepemimpinan Jokowi saat ini tengah gencar mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Selanjutnya, kandidat terpilih memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik terutama di forum internasional, sehingga muncul keyakinan investor bahwa Indonesia adalah center of growth and opportunity di kawasan.

Kemudian, pemimpin selanjutnya wajib memiliki kemampuan eksekusi yang baik sekaligus hati-hati dalam pembangunan infrastruktur. Terakhir, adanya kepastian regulasi sehingga tidak sering terjadi perubahan dalam jangka pendek.

Pesan Jokowi ke Presiden Selanjutnya: Teruskan Hilirisasi

Sebelumnya, Jokowi minta presiden selanjutnya untuk tetap melanjutkan program hilirisasi. Apabila itu tak dilakukan, menurutnya Indonesia akan mengalami kerugian besar.

"Saya pesan juga pada Presiden berikutnya yang akan datang jangan sampai hentikan hilirisasi, rugi besar kita," tegas Jokowi saat membuka Rakernas ke XVIII HIPMI, Kamis (31/8).

Jokowi mencontohkan Indonesia kaya akan bahan mentah mulai dari hasil mineral tambang sampai hasil pertanian dan perikanan seperti sawit hingga rumput laut.

Pemerintah menghitung, bila semua komoditas potensial bisa dihilirisasi, 10 tahun ke depan pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai USD 10.900, 15 tahun lagi akan menjadi USD 15.800.

"Dan di Indonesia emas tahun 2045 muncul angka kurang lebih USD 25.000 income per kapita. Ini tujuan goal kita," kata Jokowi.

Oleh karena itu Jokowi menyebut Indonesia akan rugi besar apabila Presiden selanjutnya tidak melanjutkan program hilirisasi ini. Menurutnya hilirisasi ini menjadi visi besar Indonesia yang harus dikerjakan bersama. Apalagi sudah ratusan tahun Indonesia hanya mengekspor bahan mentah.