Anies dan Ganjar Kompak Kritik Bagi-bagi Bansos di Debat Pilpres, Sindir Jokowi?

Capres 01 Anies Baswedan dan capres 03 Ganjar Pranowo kompak mengkritik keras program bagi-bagi bansos yang belakangan marak dilakukan Presiden Jokowi.

Kritik ini disampaikan Anies dan Ganjar dalam debat pamungkas Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).

Masalah bansos ini pertama kali disorot Ganjar dalam sesi keempat debat. Sesi keempat ini para paslon bisa bertanya kepada paslon lain dengan tema yang sudah ditentukan.

Debat terakhir mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, pendidikan dan inklusi.

"Pak Anies lagi ramai kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya," tanya Ganjar.

"Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok, padahal kita masih punya ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespons dengan baik," tambah dia.

"Ini yang jadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah menurut Pak Anies, kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu, tidak saling klaim, dua, bisa tepat sasaran, tiga, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat?" kata Ganjar.

Anies langsung menjawab pertanyaan Ganjar. Menurutnya, pertama harus disadari bansos adalah bantuan untuk penerima. Bukan bantuan untuk pemberi.

"Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima, kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," kata Anies.

Eks Gubernur DKI ini menambahkan, pemberian bansos harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur-jalur birokrasi," ucap Anies.

Sementara ketiga, menurut Anies yang tidak kalah penting, ketika kita bicara tentang bansos, harus bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, masuk dalam penerima bansos. Jangan sampai mereka terlewatkan.

"Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," ucap Anies.

Anies mengatakan, pemberian bansos harus atas nama negara. Jangan diklaim jadi bantuan pribadi.

Jokowi Bantah Politisasi

Sebelumnya Jokowi sudah buka suara soal polemik bantuan sosial di tahun politik. Pemerintah menggelontorkan Rp 11,25 triliun anggaran untuk bansos dan akan disalurkan pada bulan ini.

Bagi-bagi bansos Jokowi ini menjadi sorotan karena masyarakat mengaitkan dengan keberpihakan Jokowi kepada salah satu paslon. Jokowi saat ini disebut condong mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembagian bansos disebut akan menguntungkan Prabowo-Gibran.

Jokowi menegaskan, pembagian bansos khususnya bantuan langsung tunai (BLT) yang saat ini gencar dibagikan pemerintah, sudah dilakukan sejak September 2023.

"Oh sudah dari dulu. Ini, kan, sudah dari September," kata Jokowi usia hadiri Pembukaan Kongres XVI GP Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).

Dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi getol membagikan bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak El Nino. Kali ini, Jokowi akan menyalurkan BLT untuk bulan Januari-Maret yang akan dibayarkan di bulan ini.

Menurut Jokowi, pembagian BLT untuk memperkuat daya beli masyarakat di bawah.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan uang senilai Rp 200 ribu per bulan untuk periode Januari-Maret, yang artinya total yang akan diterima di bulan ini sebesar Rp 600 ribu.

Jokowi menegaskan, BLT senilai Rp 11,25 triliun itu sudah melewati mekanisme persetujuan di DPR.