Anies Kritik soal Penanganan Stunting yang Tak Libatkan Kepala Daerah

Capres 01 Anies Baswedan melihat masih ada pekerjaan rumah (PR) soal keselarasan komitmen pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Anies, kepala daerah kerap tak punya visi sejalan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Anies mencontohkan saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepala daerah lebih sering dikumpulkan pusat soal SILPA. Tetapi kepala daerah tak dikumpulkan untuk menyelesaikan stunting atau kesejahteraan ibu hamil.

"Itu kalau SILPA-nya besar, Pak, kita dikumpulkan. Kemudian kita dikumpulkan juga kalau uang yang disimpan di bank itu banyak, Pak. Yang ketiga, kita juga dikumpulkan kalau kandungan lokal di dalam belanja barang dan jasa itu tidak memenuhi target," kata Anies dalam acara Sarasehan DPD RI bersama Capres 2024 di di Kompleks Parlemen DPR, MPR, dan DPD, Jumat (2/2).

"Tapi kami enggak pernah dikumpulkan kalau urusannya stunting, urusannya ibu hamil, ibu melahirkan meninggal, kemudian anak putus sekolah. Nah ini yang rencana kita lakukan, kami akan kumpulkan, dan kami akan kerja sama dan akan ditunjukkan, "Nih daerah ini apa yang bisa pemerintah pusat bantu untuk mencapai target,"" imbuh dia.

Padahal menurutnya, persoalan seperti stunting dan ibu hamil sangat memerlukan koordinasi pusat dan daerah.

"Jadi bila di sebuah daerah angka kematian ibu melahirkan itu tinggi, dan berurutan tahunnya, ini sesuatu yang salah di sini. Belum tentu ini masalahnya kesehatan. Bisa jadi masalahnya di transportasi. Karena kalau di kepulauan itu kalau sudah kondisinya berat, tidak ada fasilitas rumah sakit, ibu hamil, komplikasi, repot," kata dia.

"Jangankan itu, itu di daerah Lampung kalau melewati sungai-sungai besar, kalau enggak bisa nyeberang, enggak bisa dapat pelayanan," ujarnya.

Anies memastikan bila memimpin, dirinya akan membuat target-target capaian Kesra yang disepakati bersama dan didorong bersama pusat dan daerah.

"Supaya kita bisa memastikan delivery-nya berjalan dengan baik. Karena delivery-nya enggak di pemerintah pusat, delivery-nya di Pemda, khususnya di kabupaten. Walaupun nanti dibagi lagi, SMA di Provinsi, SD-SMP di Kabupaten, RS juga ada pembagian. Itu teknisnya," ujarnya.

"Sehingga pemerintah pusat memiliki instrumen untuk transfer daerah itu terkait dengan capaian-capaian ini. Ini juga yang kemarin kami pandang penting untuk dana Otsus dan lain-lain. Dana-dana itu jumlahnya besar tapi tidak dijelaskan capaian apa yang harus terjadi di aspek Kesranya," tandas dia.