Anies Nilai Program Food Estate Jokowi Tak Tepat, Usung Konsep Contract Farming

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin mengubah program food estate yang digagas oleh Presiden Jokowi menjadi contract farming.

Food estate merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan.

"Kita ingin sampaikan fokus kita ke depan kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate, justru kita ingin contract farming dibangun untuk Indonesia ke depan," ujar Anies dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).

Hal ini disebabkan pada produksi petani mendapatkan suplai pupuk dan harga yang tidak pasti, sedangkan konsumen justru mendapatkan harga pangan yang relatif tinggi.

"Mengapa food estate bukan menjadi opsi? Karena ini salah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," jelas Anies.

"Kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya ini adalah sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," tambahnya.

Anies menilai hasil tani food estate hanya berdampak pada kawasan food estate saja. Sementara ia menilai Indonesia butuh petani-petani mendapatkan kesetaraan untuk produknya dapat masuk dalam pasar pertanian tanpa harus tersentralisasi.

"Lalu kalau fokus di food estate itu pada ekstensifikasi lahan pertanian pemerintah untuk meningkatkan produksi dan efeknya apa? Banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di tempat itu," ucap Anies.

Anies ingin menggeser fokusnya pada intensifikasi pertanian di mana pemerintah bukan membuat sebuah kawasan baru untuk pertanian tapi memfasilitasi petani-petani yang sudah ada untuk dijadikan mitra.

"Jadi petani yang ada di mana-mana itu jangan dilupakan, kemudian di pemerintahan justru membuat satu kawasan baru. Justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat, difasilitasi," kata Anies.

Penyerahan hasil tani food estate masih berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat. Sedangkan, Anies ingin penyerahan hasil tani lokal tersebut diserap oleh BUMN dan BUMD dengan skema kontrak kerja.

"Jakarta sudah buat ini dengan bekerja sama dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) seluruh Indonesia dan berkontrak selama lima tahun. Hasil produksi pertaniannya langsung dibeli ke luar Jakarta sehingga memotong mata rantai," imbuh Anies.

"Harga gabah lebih tinggi, bagi yang di Jakarta terima harga beras lebih murah, dua-duanya diuntungkan dan petani punya kepastian jangka panjang," sambungnya.

Anies juga menyebutkan petani pada program food estate dikuasai oleh pemilik modal. Sedangkan dalam kontrak farming, petani dan pemilik modal sama sama bekerja sama.

Ia berharap dengan pola contract farming petani di seluruh Indonesia dapat kesempatan memperoleh nilai tambah dan sistem yang adil untuk semua.

"Ini salah satu contoh kecil kita menghadirkan tata niaga yang berkeadilan, prinsip yang hendak dipegang adalah dalam setiap kebijakan ada satu pertanyaan," ungkap Anies.

"Apakah kebijakan yang dibuat akan membuat keadilan, tidak sederhana tapi pertanyaan mendasar ini harus menjadi pegangan dalam penyusunan kebijakan," pungkasnya.