Badan Otorita Sebut APBN untuk Bangun IKN Belum Semuanya Terserap

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), menyebut ada kemungkinan pendanaan APBN untuk pembangunan IKN Nusantara senilai 20 persen. Sementara sisanya

Padahal, pemerintah sebelumnya berkomitmen dalam pembangunan IKN dukungan dari APBN dibatasi hanya 20 persen, sedangkan sisanya dari investasi swasta.

"20 persen pemerintah ini apakah kemungkinan akan meningkatkan funding, kita lihat nanti. Selalu ada kemungkinan," kata Deputi Pendanaan dan Investasi Otoritas IKN, Agung Wicaksono saat konferensi pers, Senin (20/11).

Agung menjelaskan, pembiayaan APBN diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Tapi tidak menutup kemungkinan investor bisa terlibat karena pemerintah menyiapkan insentif menarik bagi investor yang masuk di sektor infrastruktur dasar.

Adapun total pagu anggaran untuk membangun IKN tahun 2023 adalah sebesar Rp 29,4 triliun. Per September lalu realisasinya Rp 6,4 triliun atau 21,8 persen. Kata. Agung, penambahan porsi pendanaan pemerintah dari APBN 20 persen untuk IKN akan lebih baik.

"Bisa ditingkatkan tentu lebih baik. Tapi bahkan yang 20 persen sekarang pun sebenarnya itu belum sepenuhnya terealisasi, belum sepenuhnya terserap," kata Agung.

Untuk realisasi penggunaan APBN di pembangunan IKN terbaru, Agung belum bisa mendetailkan. Dia menjelaskan pertengahan Desember nanti akan terlihat berapa realisasi total penggunaan APBN untuk pembangunan IKN di tahun 2023 ini.

Setelah melakukan dua tahap ground breaking di IKN tahun ini, OIKN mencatat nilai investasi yang terealisasi di IKN sebesar Rp 35 triliun.

"Nilai investasi Rp 35 triliun itu non-APBN, dan ini hanya 2023 saja, ini di tahun ini. Akhir tahun targetnya Rp 45 triliun," ujarnya.