Bahlil soal Cak Imin Kritik Proyek IKN Nusantara: PKB Kan juga Setuju

Pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik proyek IKN Nusantara yang menjadi kebanggaan Presiden Jokowi.

"Kalau sekarang kan memang (IKN Nusantara) belum layak ditinggali. Enggak layak tinggal di sana per hari ini," kata Imin saat dijumpai di acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta, Minggu (26/11).

"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi," tegas cawapres Koalisi Perubahan tersebut.

Sementara tandemnya, Anies Baswedan menilai ide pembangunan IKN alih-alih akan menghasilkan pemerataan, justru akan memicu ketimpangan baru dengan daerah sekitarnya.

"Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu enggak nyambung. Kami melihat ini problem," kata Anies di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/11).

Bahlil Pertanyakan Sikap PKB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons kritik Anies-Cak Imin terhadap proyek IKN tersebut. Bahlil mempertanyakan sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Bahlil mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara berdasarkan undang-undang, bahkan PKB selaku partai yang mendukung Anies Baswedan dalam pemilu juga mendukung UU IKN.

"Apa yang mau dikritik? Itu 'kan PKB juga setuju. Itu 'kan undang-undang, jadi di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang," ujar Bahlil dikutip dari Antara.

"Partai pendukung AMIN (Anies-Muhaimin) itu 'kan juga PKB, dan itu adalah undang-undang dan sekarang IKN jalan terus, itu merupakan kewajiban, apa yang menjadi masalah?," sambung Bahlil.

Diakuinya bahwa dalam implementasi sebuah undang-undang sering kali perlu perbaikan-perbaikan. Namun, hal itu wajar dalam pemerintahan. Bahlil juga menegaskan kritik Anies-Imin itu tak ganggu investasi di IKN. "Enggak, investor enggak terganggu," pungkas Bahlil.