Bahlil Tanggapi Kritikan JK soal Bansos: Masa Tak Boleh Beri ke Rakyat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengkritik Presiden Jokowi yang sering membagikan bansos kepada masyarakat. Apalagi, kegiatan tersebut dinilai politisasi karena kerap dihadiri menteri Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran.

Bahkan, JK terang-terangan menyebut bagi-bagi bansos tidak seharusnya dilakukan oleh presiden, melainkan menteri hingga camat.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, tidak begitu ambil pusing dengan pernyataan JK itu. Namun, ia mengingatkan, pembagian bansos sudah berlangsung lama, bahkan sejak JK masih menjabat sebagai wakil presiden.

"Tapi ingat, lho, Pak Jokowi itu menjalankan bansos tak hanya pada saat sekarang, sudah dari dulu. Dan bansos ini sudah ada sejak 2009. Sejak zamannya Pak JK sudah ada pas 2014 jadi wapres," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2).

Bahlil mengatakan, Jokowi sudah sering membagikan bansos sejak 2015. Sehingga, pembagian bansos yang dilakukan Jokowi bukan hal baru.

"Dan masa, sih, kita enggak boleh beri kepada rakyat yang berhak menerimanya? Masa kita yang mampu ini enggak senang memberikan perhatian kepada rakyat kecil," ujarnya.

Bahlil mengingatkan agar elite politik tidak merasa memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan warga di daerah. Ia pun bercerita pernah merasakan beras raskin saat masih muda.

"Ingat saya pernah merasakan betul beras raskin. Karena ibu saya orang miskin dan sangat bermanfaat. Mungkin bagi orang kaya biasa, tapi bagi Pak Jokowi ingin beri itu dan pemerintah Indonesia dan itu sudah diputuskan lewat DPR. Masa ada elite yang memprotes itu? Maka elite-elite ini saya curiga mereka ini enggak sayang sama rakyat kecil," tuturnya.

Bahlil juga membantah bansos di politisasi. Ia menegaskan, anggaran bansos dibahas di DPR dan disetujui oleh fraksi DPR.

"Mensos, kan, dari PDIP. Di mana nya yang politisasi? Penerimanya pun sudah terdaftar sebelum pilpres. Di mana nya [politisasi]?" pungkasnya.