Bansos Beras Tambahan Disebut Kurang Perlu, hanya Tambah Impor

Pemerintah memutuskan melanjutkan penyaluran bansos beras sampai Juni 2024. Bantuan tersebut dimulai akhir tahun 2023 lalu untuk antisipasi El Nino.

Ekonom Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan, penyaluran bansos beras yang dilanjut tahun 2024 ini berisiko akan memberatkan petani lokal.

"Seharusnya kalau kita sudah masuk musim panen, katakan di April-Mei, sebenarnya beras bantuan harusnya sudah dicabut karena itu mengakibatkan harga di tingkat petani akan jatuh karena banyaknya beras bantuan dari pemerintah," kata Tauhid kepada kumparan, Jumat (26/1) malam.

Bansos beras ini diluncurkan pemerintah untuk menekan harga beras di lapangan yang melambung. Kata Tauhid, bila harga beras sudah berangsur normal semestinya bansos beras tidak dilanjutkan.

"Begini, kita lihat fungsi untuk masyarakat kalau sudah harga normal katakanlah sekarang kan sudah mendekati angka 11 (Rp 11.000). Harusnya sudah tidak dibutuhkan. Karena sudah ada (bansos) yang reguler sudah diberikan. Apalagi nanti kalau tidak tepat sasaran," kata dia.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan pemerintah bakal kembali mengimpor beras sebanyak 3 juta ton di tahun 2024. Adapun tahun 2023, pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton. Kata Tauhid, impor beras jadi konsekuensi ketika bansos beras dilanjutkan di tahun 2024.

"Sudah berkurang, sudah dibanjiri. Kan ini berarti impor, enggak boleh banyak-banyak lagi. Kasihan petaninya," kata Tauhid.

Tauhid menilai impor beras itu dilakukan pemerintah untuk melanjutkan bansos beras padahal bansos beras sudah tak lagi jadi prioritas. Meski begitu dia menegaskan bansos reguler seperti program keluarga harapan dari Kemensos akan tetap dibutuhkan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan pemerintah mempercepat impor beras sisa kontrak tahun 2023 untuk didatangkan di awal tahun ini. Hal itu dia katakan pasca rapat dengan Presiden Jokowi membahas importasi beras tahun 2024.

"Tadi diputuskan mempercepat yang beras sudah diputuskan tahun lalu tapi di-delay pelaksanaannya pada tahun 2024 yaitu 600 ribu ton beras," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1).