Bansos di Tahun Politik: Anggaran Jadi Sorotan hingga Dikritik Anies dan Ganjar

Langkah Presiden Jokowi menggencarkan penyaluran bansos di awal tahun 2024 menuai polemik. Sebab, anggaran yang dikucurkan untuk perlindungan sosial di tahun politik ini mencapai Rp 496,8 triliun.

Angka itu naik 12,02 persen secara tahunan atau year on year (yoy) atau Rp 53,3 triliun dari realisasi anggaran pada 2023 senilai Rp 443,5 triliun. Bahkan, anggaran bansos di 2024 itu hampir setara dengan anggaran bansos saat COVID-19 menghantam Indonesia di 2020, yang realisasinya tembus Rp 498 triliun.

Kondisi tersebut sontak menjadi sorotan. Apalagi, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Pembagian bansos yang dilakukan Jokowi juga mendapat perhatian dari capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Mereka mengkritik kebijakan itu saat debat pamungkas Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).

Pada sesi keempat debat, Ganjar bertanya ke Anies terkait penyaluran bansos. Menurutnya, bansos adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya.

"Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok, padahal kita masih punya ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespons dengan baik," ujar Ganjar.

"Ini yang jadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah menurut Pak Anies, kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu, tidak saling klaim, dua, bisa tepat sasaran, tiga, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat?" tambahnya.

Anies langsung menjawab pertanyaan Ganjar. Menurutnya, pertama harus disadari bansos adalah bantuan untuk penerima. Bukan bantuan untuk pemberi.

"Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima, kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," kata Anies.

Eks Gubernur DKI ini menambahkan, pemberian bansos juga harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur-jalur birokrasi," ucap Anies.

Airlangga Bantah Anies soal Bansos: Tidak Pernah Ada Pemberi yang Mengeklaim

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pernyataan capres nomor urut 01 Anies Baswedan soal bantuan sosial (bansos). Airlangga menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada yang mengeklaim sebagai pemberi bansos.

"Tidak pernah ada pemberi yang mengeklaim, semua dilakukan rakyat oleh pemerintah sejak sebelum COVID, PKH kemudian KIS, KIP. Jadi tidak," ucap Airlangga saat ditemui awak media di JCC Senayan, Minggu (4/2).

Dia menegaskan, bansos sepenuhnya untuk rakyat. Anggarannya juga dari rakyat. Semua dilaksanakan sesuai dengan data yang ada.