Bawaslu: Ada Politisasi Bansos? Buktikan Saja

Bantuan sosial (bansos) makin getol dibagikan pemerintah Jokowi belakangan ini menyusul coblosan 14 Februari. Anggaran pun ditambah 12,02 persen menjadi Rp 496,8 triliun.

Tak sedikit pihak yang mempertanyakan, mengapa bansos makin rajin dibagikan di masa Pemilu 2024. Adakah politisasi?

Terkait ini, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bereaksi.

"Politisasi bansos di mana?" ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Bawaslu menyebut, kalau masyarakat punya bukti, silakan lapor. Selanjutnya tinggal ditindaklanjuti.

"Dibuktikan saja kalau begitu. Yang jelas pada saat ini, kami sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman Kementerian BUMN dan juga Kepala Bulog. Karena berkaitan dengan bansos, kan, Bulog, karena ini Kementerian Sosial agar bagaimana proses penyaluran bansos," ungkap Bagja.

"Kami mengingatkan kepada yang bersangkutan agar juga perhatikan penyaluran bansos kepada warga negara sehingga tidak didomplengi oleh peserta pemilu. Siapa pun peserta pemilu," imbuhnya.

Bawaslu yang pasti tetap mengawasi hal-hal terkait itu.

"Dalam penyaluran itu kami awasi. Misalnya ada video beredar, kita harus ngomong relawan ini agak sulit karena UU 7 [UU Pemilu] membatasi ]tidak mengatur] relawan," tutup Bagja.