BI Perkuat Sinyal Bakal Turunkan Suku Bunga di Semester II 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo kembali memberi tanda sinyal akan menurunkan suku bunga acuan atau BI7DRR di semester II tahun ini.

Adapun suku bunga acuan BI saat ini berada di level 6 persen. Sementara suku bunga The Fed berada di level 5,25 persen hingga 5,5 persen.

"Kami melihat ada ruang untuk menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini," kata Perry dalam acara Mandiri Investment Forum 2024, Selasa (5/3).

Perry menjelaskan, salah satu faktor yang membuat BI mau menurunkan suku bunga adalah terkendalinya inflasi. Berdasarkan catatan BPS, inflasi RI memang terus mengalami penurunan, bahkan inflasi pada Februari 2024 tercatat 0,37 persen secara bulanan atau month to month (mtm).

"Selama inflasi masih dalam kendali kita dan kita mampu melakukannya (menurunkan BI Rate)," ungkapnya.

Di sisi lain, Perry mengungkapkan BI memiliki enam bauran kebijakan guna menjaga kondisi makro ekonomi RI. Pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kedua, penguatan strategi operasi moneter yang pro market untuk efektivitas kebijakan moneter. Termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Ketiga, perluasan pendalaman pasar uang dan pasar valas melalui peningkatan volume dan jumlah pelaku transaksi repurchase agreement (repo). Keempat, penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonom.

Kelima, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Termasuk perluasan QRIS antarnegara, baik volume transaksi maupun peserta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

Keenam, perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan termasuk peningkatan Local Currency Transactions (LCT) untuk fasilitasi transaksi perdagangan dan investasi, sistem pembayaran dan pasar keuangan antarnegara.

"Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi," tutur Perry.