Bulog Bocorkan Penyebab Sulitnya RI Dapat Kontrak Impor Beras

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita membeberkan alasan sulitnya mendapatkan kontrak untuk impor beras. Salah satunya karena persaingan harga tawar dengan negara Filipina hingga Eropa.

Febby mengatakan, saat ini mayoritas negara Eropa mulai beralih kepada komoditas beras karena adanya pembatasan gandum.

"Eropa beli beras sekarang karena dengan pembatasan gandum, mereka beralih juga kepada beras. Eropa belinya lebih tinggi dari kita," kata Febby di Kantor Ombudsman RI, Jumat (17/11).

"Jangan jauh-jauh, kita bicara saja Filipina dia bisa membeli lebih tinggi dari kita. Nah, ini menariknya untuk beberapa kondisi impor saat ini tidak segampang yang kemarin-kemarin," tambah Febby.

Febby bilang, sebenarnya Bulog mendapat banyak tawaran impor beras dari beberapa negara. Sayangnya, banyak dari mereka yang secara tiba-tiba melakukan pembatalan kontrak.

"Nggak gampang dapat beras, karena ini banyak yang menawarkan tapi banyak juga di perjalanan membatalkan. Jadi maksudnya udah dapat kontrak mereka batal. Di PHP-in," tuturnya.

Febby mengungkapkan, pihaknya mendapat penugasan untuk melakukan impor 1,5 juta ton beras di 2023. Sementara pada 2024 Bulog mendapatkan tugas impor beras 2 juta ton.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memperkirakan pemerintah bakal mengimpor sebanyak 5 juta ton di tahun 2024. Angka impor beras tersebut naik dibandingkan tahun 2023 sebanyak 3,5 juta ton.

Amran menyampaikan, data produksi beras diprediksi sebanyak 30 juta ton tahun 2023, turun 1 juta ton dibandingkan produksi beras 2022 sebanyak 31 juta ton.

Ia menuturkan, penurunan produksi beras tersebut akibat ancaman El Nino dan potensi krisis pangan dunia, seperti konflik geopolitik serta beberapa negara produsen mulai menyetop ekspor beras.

“Tahun ini Indonesia memutuskan untuk impor 3,5 juta ton beras dan berpeluang mencapai 5 juta ton tahun 2024. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya khusus percepatan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (13/11).

Amran menggambarkan kondisi Indonesia sempat mengalami swasembada beras, namun dengan penurunan produksi beras, Indonesia terpaksa melakukan impor. Sederet tantangan semakin kompleks dan turut mempengaruhi potensi krisis pangan dunia.

“Kondisi ini memaksa kita impor sebanyak 3,5 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Kondisi ini tentunya berbahaya bagi ketahanan pangan dan ketahanan negara kita,” tuturnya.

Di sisi lain, Amran menjelaskan permintaan pangan meningkat pasca pandemi COVID-19 sehingga harga semakin mahal dan berpotensi mengancam stabilitas sosial, ekonomi dan politik Indonesia.