Bulog Klaim Bantuan Pangan dan Stabilitas Harga Beras Berhasil Redam Inflasi

Perum Bulog membeberkan data penurunan inflasi yang dipicu oleh adanya bantuan pangan serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada 2023 lalu.

Manajer Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya, mengatakan kedua instrumen yang dilakukan oleh Bulog sebagai pelaksana tugas adalah kegiatan turunan dari pengelolaan stok kuota impor yang diteken pemerintah.

Menurutnya bantuan pangan yang diadakan pada tahap pertama 2023 pada Maret, April dan Mei telah menurunkan inflasi beras dari 2,63 persen (month to month /mtm) pada Februari 2023, menjadi 0,7 persen pada Maret dan 0,55 persen juga 0,22 persen pada April dan Mei.

“Di tiga bulan pertama Maret April Mei itu penurunan inflasi terhadap beras, kemudian begitu tidak ada bantuan pangan, kembali naik inflasi beras,” kata Tomi kepada kumparan, Sabtu (13/1).

Dalam data yang dipaparkan Tomi, inflasi beras kembali naik pada Agustus menjadi 1,43 persen dan meroket pada bulan selanjutnya menjadi 5,61 persen, pada Oktober mulai turun 1,72 persen dan November 0,43 persen.

“Maka pemerintah langsung membuat kebijakan programnya dilanjutkan di tahap kedua September, Oktober, November, Desember inflasi terhadap berasnya turun lagi,” jelas Tomi.

“Jadi instrumen itu cukup efektif ditambah lagi ada penyaluran beras SPHP stabilisasi pasokan harga pangan, kedua instrumen inilah yang membuat ketersediaan beras di masyarakat itu ada, jadi harga itu juga bisa tidak bergejolak memang masih tinggi kalau tapi tidak bergejolak naik,” imbuhnya.

Tomi bilang, Presiden telah memerintahkan untuk melanjutkan program bantuan pangan ini hingga Maret 2024, meskipun melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini, Tomi menyebut Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan bantuan pangan hingga pertengahan tahun ini.

“Presiden sudah menyebutkan Januari, Februari, Maret sudah jalan, sudah diberikan penugasan (melanjutkan penyaluran bantuan pangan), dan beliau juga menyampaikan penyaluran bantuan pangan melihat kondisi APBN bahkan bisa sampai Juni 2024 bantuan pangan itu,” tutup Tomi.