Bulog Minta Pemerintah Segera Bayar Utang Rp 16 T Tahun Ini

Pemerintah tercatat masih utang ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas berharap utang tersebut bisa dilunasi tahun ini.

Buwas mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyanggupi akan melunasi utang tersebut tahun ini.

"Insyaallah (tahun ini). Kemarin Bu Menkeu sampaikan demikian, karena uangnya sudah ada. Tinggal hasil audit BPKP," kata Buwas saat ditemui di Komplek DPR RI, Rabu (8/11).

Untuk menjalankan tugasnya, Bulog membutuhkan sejumlah tambahan anggaran hingga Rp 19,1 triliun. Di mana, tahap pertama dibutuhkan Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun.

"Kemarin saya sudah laporkan, Pak Menko (Airlangga Hartarto) juga menyampaikan ke Presiden, ada Bu Menkeu. Ini tinggal menunggu hasil audit BPKP," pungkas Buwas.

Sebelumya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta BPKP mempercepat audit tersebut agar utang pemerintah ke Bulog segera bisa dilunasi.

"Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita," jelasnya.

Meski demikian, Bendahara Negara tersebut memastikan tidak ada masalah terhadap impor atau penyaluran beras, karena kedua lembaga tersebut mendapatkan pendanaan dari perbankan.

Pada kesempatan berbeda, Presiden Jokowi menggelar rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11). Dalam rapat tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta agar tagihan Bulog sebesar Rp 16 triliun segera dilunasi.

Selain itu, ia juga mengatakan, Bulog membutuhkan sejumlah tambahan anggaran hingga Rp 19,1 triliun. Di mana, tahap pertama dibutuhkan Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun.

"Kemudian dan ada tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," kata Airlangga.