Cak Imin soal 15 Eks Pimpinan KPK Kritik Bansos: Pak Jokowi Harus Anggap Masukan

Cawapres 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons pernyataan sikap 15 eks pimpinan KPK soal penyaluran bansos Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi harus menganggap itu sebagai masukan.

“Saya kira pak presiden hendaknya menangkap semua peringatan itu sebagai masukan ya dan saya yakin Pak Jokowi akan menangkap itu sebagai masukan,” kata Cak Imin usai acara Slepet Imin di Amikom Yogyakarta, Senin (5/2) malam.

Tidak hanya kepada Jokowi, imbauan juga Wakil Ketua DPR RI itu berikan kepada orang-orang di lingkaran presiden. Ia meminta agar orang terdekat Jokowi tidak merespons kritik ini sebagai intrik politik.

“Tapi seluruh lingkaran beliau hendaknya juga jangan mengumbar pernyataan pernyataan yang kontroversial,” ujar Cak Imin.

“Ayo kita jadikan Ini kritik yang membangun bukan dijadikan persaingan politik sehingga Pak Jokowi di tingkat lingkarannya kembalikan Pak Jokowi seperti aslinya ya itu yang peduli,” lanjutnya.

Sebelumnya, Para mantan pimpinan KPK 'turun gunung'. Mereka mengeluarkan sikap dan imbauan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan situasi terkini, khususnya Pemilu 2024. Total nya ada 15 mantan ketua yang ikut memberikan pernyataan.

Adapun imbauan ini bernama 'Panca Laku'. Berikut isinya:

Memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan (role model) dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi.

Menghindari segala benturan kepentingan (conflict of interest), karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi.

Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat (by name-by address). Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance.

Kepada para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan) dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden/calon wakil presiden/calon legislatif tertentu.

Menjamin tegaknya hukum (rule of law) dan bukan rule by law.