China Tiadakan Konferensi Pers Tahunan Perdana Menteri

Pemerintah China pada Senin (4/3) mengungkapkan tidak akan mengadakan konferensi tahunan yang dihadiri Perdana Menteri Li Qiang. Padahal, momen konferensi pers merupakan salah satu kesempatan langka bagi pemimpin China untuk menjawab pertanyaan dari jurnalis.

Dalam pembukaan sidang tahunan badan legislatif, juru bicara Kongres Rakyat Nasional, Lou Qinjian, mengatakan bahwa PM Li tidak akan menggelar konferensi pers pada akhir sidang. Padahal, konferensi pers dilakukan setiap tahun sejak 1993.

Para pemimpin negara termasuk Presiden Xi dan PM Li menghadiri sesi pembukaan badan penasihat paralel di Kongres Rakyat Nasional, yang digelar di ruang besar berkarpet merah di Aula Besar Rakyat di salah satu sisi Lapangan Tiananmen di Beijing.

Saat itu, Lou mengatakan wartawan akan diberi lebih banyak kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada menteri dan pejabat lainnya, serta kepada hampir 3 ribu delegasi kongres. Stasiun televisi pemerintah, CCTV, melaporkan bahwa terakhir kali tidak ada konferensi pers perdana menteri setelah kongres adalah pada 1992.

"Jika tidak ada keadaan khusus, konferensi pers perdana menteri tidak akan diadakan pada tahun-tahun berikutnya Kongres Rakyat Nasional ini," kata Lou, mengacu pada masa jabatan 5 tahunnya yang akan berakhir di 2027.

Profesor dari Universitas Nasional Singapura, Alfred Wu, menilai langkah ini sejalan dengan berkurangnya kekuasaan perdana menteri dan birokrasi pemerintah secara umum, karena Partai Komunis dan Presiden Xi Jinping memusatkan kendali atas urusan negara.

"Karena strukturnya sekarang adalah partai yang memimpin, perdana menteri lebih seperti pelaksana perintah partai, jadi tidak lagi begitu penting," ujar Wu, dikutip dari AP, Selasa (5/3).

"Itulah pesan utamanya," lanjutnya.

China Bicara soal Revisi UU Keamanan Nasional

Lou kemudian menegaskan China tetap terbuka terhadap bisnis dan investasi, menolak kekhawatiran yang muncul mengenai perubahan terbaru pada undang-undang keamanan nasional. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa China dapat mengatasi segala pembatasan yang diberlakukan terhadap akses terhadap teknologi.

Lou kemudian menegaskan kembali jaminan peemerintah bawah revisi undang-undang spionase tidak menargetkan aktivitas dan pertukaran bisnis, sains, dan akademik yang normal. China menentang upaya untuk mencoreng dan merusak lingkungan bisnisnya dengan salah menafsirkan undang-undang tersebut.

Lou mengatakan, undang-undang yang direvisi tersebut "meningkatkan definisi spionase dan memperjelas perilaku hukum untuk meningkatkan kepastian dan keamanan perusahaan asing dan orang asing yang berinvestasi, bekerja, dan tinggal di China.

Lou juga menyebut tidak ada seorang pun yang dapat "mencekik" China dalam hal teknologi, mengutip pengembangan sistem navigasi satelit mirip GPS milik China.

"Contoh ini menunjukkan sepenuhnya bahwa selama China tetap berdikari, tidak ada kesulitan yang dapat diatasi," kata Lou.

"Untuk teknologi apa pun yang dikenal... hanya masalah waktu sebelum kita mengembangkannya," lanjutnya.