Gubernur BI Sebut Ketidakpastian Pasar Keuangan Global Sudah Reda, Ini Buktinya

Gubernur Bank Indonesia (BI) menyebut ketidakpastian pasar keuangan global sudah mulai reda. Hal itu tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India di 2023 yang lebih ekspansif dari perkiraan awal.

"Tumbuhnya kinerja ekonomi AS dan India ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspansi yang dilakukan pemerintah," kata Perry dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Kamis (21/12).

Lebih lanjut, Perry mengatakan ekonomi Tiongkok melemah seiring konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh terbatas. Di sisi lain, inflasi di negara maju termasuk di AS cenderung turun, namun masih di atas sasaran.

Sementara itu, suku bunga kebijakan moneter diperkirakan telah mencapai puncaknya, namun masih akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama alias higher for longer. Yield Treasury AS diproyeksi menurun tapi tingkatnya masih akan tinggi seiring dengan premi risiko jangka panjang.

"Perekonomian dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mulai mereda. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3 persen dan akan melambat menjadi 2,8 persen pada tahun 2024," katanya.

Adapun hari ini Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan menahan suku bunga acuan di level 6 persen di bulan ini. Selain itu, BI juga menahan suku bunga deposit facility di level 5,25 persen dan lending facility 6,75 persen.

Bank sentral terakhir menaikkan suku bunga pada Oktober 2023 lalu, setelah selama 8 bulan berturut-turut menahan suku bunga di level 5,75 persen dari Januari 2023.

"Rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6 persen," ujar Perry.

Menurut Perry, keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah. Serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam target BI yakni 2,5 persen plus minus 1 persen di 2024.

"Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.