Harga Tak Jelas, Pedagang Minta Jokowi Transparan Data Beras Pasar & Bansos

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memprotes Harga Eceran Tertinggi beras saat ini. Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menyebut harga beras kini semakin tak jelas.

“Kami mendapati laporan untuk harga beras amedium terkerek di Rp 13.500 per kg sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kg, persoalan harga beras yang tak kunjung menyentuh HET ini disebabkan beberapa faktor,” kata Reynaldi dalam keterangannya pada Senin (12/2).

Reynaldi menilai saat ini pemerintahan Jokowi tidak serius dalam pengelolaan beras sejak musim tanam 2022 hingga kini. Hal ini kemudian mengakibatkan data produktivitas beras menjadi simpang siur. Karena itu, pedagang pasar meminta adanya sinkronisasi data beras yang diturunkan ke pedagangan dan untuk bansos.

“Kami mendorong agar sinkronisasi data antara beras yang di sebarkan di masyarakat digunakan untuk bansos dan yang disebarkan untuk pedagang pasar itu penting untuk keberlangsungan pasar agar harga di pasar tidak tinggi,” tambah Reynaldi.

Di sisi lain, Reynaldi juga meminta pemerintah berhati-hati dengan lonjakan beras dan sulitnya beras didapati di pasar tradisional.

“Ini penting karena ini momen politik, musim pemilu sehingga banyak beras yang diambil di luar pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus dijaga oleh pemerintah untuk ke depan,” tutup Reynaldi.

Dalam catatan kumparan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, menuturkan selama masih dikaji dan belum adanya keputusan untuk merivisi HET dan Harga Acuan melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

Adapun HET dan harga acuan ini diubah untuk mencegah kekosongan atau kelangkaan bahan pokok dan penting seperti beras, gula, minyak goreng dan beberapa komoditi lainnya pada gerai-gerai ritel modern di Indonesia,

“Bilamana kelangkaan terjadi maka akan bermuara kepada panic buying konsumen, yang akan berlomba membeli bahkan menyimpan bahan pokok & penting karena kuatir barang akan habis dan situasi harga yang tidak stabil, demikian penjelasan," tambah Roy.

Relaksasi HET dan aturan main, lanjut Roy ini dimaksud agar peritel dapat membeli bahan pokok dan penting tersebut dari para produsen yang sudah menaikan harga beli diatas HET selama sepekan terakhir ini sebesar 20 sampai 35 persen dari harga sebelumnya.

Menanggapi ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai, langkah menaikkan HET bukanlah solusi yang tepat. Arief yang sempat didapuk menjadi Plt Menteri Pertanian tersebut menyebutkan solusi dari permasalahan ini adalah meningkatkan produksi beras dalam negeri.

“Menaikkan HET bukan solusinya. Solusinya adalah peningkatan produksi DN (dalam negeri). Tentunya kementerian teknis, Kementan take a lead ya, kita dukung bersama-sama,” kata Arief kepada kumparan pada Minggu (11/2).

Lebih lanjut Arief menjelaskan, pihaknya sebagai regulator tidak dapat semena-mena menaikkan HET sesuai permintaan pengusaha ritel, meskipun hal ini dapat menguntungkan petani.

Hal ini dikarenakan, kata Arief, pihaknya juga harus memperhatikan sisi hilir, yaitu masyarakat sebagai konsumen.

“Pemerintah harus menjaga harga petani tetap baik, juga di hilir menjaga konsumen,” pungkas Arief.