Hashim Djojohadikusumo: Laporan Intelijen, 19,7% Masyarakat RI Tolak Pancasila

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membeberkan data dari intelijen negara. Hashim mengatakan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto pada 2022 mendapat laporan intelijen.

Dalam laporan itu terungkap 19,7% masyarakat RI menolak Pancasila. Padahal, Pancasila merupakan dasar negara.

"Ada lagi data yang memprihatinkan. Setahun lalu, Pak Jokowi, Prabowo, dan beberapa menteri dapat laporan intel bahwa ini tahun lalu ya, 19,7% ini yang saya ingat angkanya ya, 19,7% bangsa Indonesia menolak Pancasila sebagai dasar negara," kata Hashim saat memberikan pengarahan dalam acara Silaturahmi Nasional Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo secara virtual pada Kamis (10/8).

Hashim menuturkan, 19,7% masyarakat ini, ingin mengganti dasar negara menjadi negara khilafah hingga syariah.

"Ingin mengganti dengan dasar lain yang disebut negara syariah, negara khilafah dan lain-lain, 19,7% itu bagi saya itu sangat memprihatinkan," ucap Hashim.

"Ini berarti bahwa hampir 55 juta jiwa menolak Pancasila," tegas adik kandung Prabowo yang selalu memberi dukungan penuh setiap kakaknya ikut Pilpres ini menuturkan.

Pengusaha ini lantas membedah data kemungkinan masyarakat Indonesia yang menolak Pancasila. Jika merujuk data 19,7%, jumlah ini sangat besar dan memang mengkhawatirkan.

"Kalau kita pangkas dengan anak-anak di bawah umur 17 tahun, mungkin 15 juta orang. Berarti ada 40 juta orang dewasa Indonesia menolak Pancasila sebagai dasar negara," ucap dia.

Alasan Ada Masyarakat Indonesia Tolak Pancasila

Hashim mengaku dirinya dan Prabowo tidak tinggal diam dalam menyikapi laporan ini. Ia melakukan analisis dan mencari tahu penyebabnya.

"Setelah saya, Prabowo dan kawan-kawan analisa, kami berkesimpulan bahwa saudara-saudara kita yang menolak Pancasila karena mereka belum merasakan manfaat Pancasila bagi mereka di kehidupan sehari-hari," jelas Hashim.

Lebih jauh, Hashim mengutip laporan dari sebuah media nasional soal masih ada 2,3 juta kepala keluarga di Jakarta tidak mempunyai hunian layak.

Menurutnya, jika Indonesia bisa menerapkan sila ke-5 Pancasila dengan baik, yakni 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia' maka masalah ini bisa diatasi.

"Kita amalkan sila ke-5. Dengan kita amalkan sila ke-5, kita akan pelan-pelan kurangi [penolak Pancasila]. 'Kami akan merasakan manfaat, anak kami tidak akan putus sekolah, bisa dapatkan makan yang layak, tidak akan kelaparan, akan tinggal di hunian yang layak, akan dapat air bersih'," ucap Hashim.