Insentif Pertamina Hulu Mahakam Dorong Keberlanjutan Hulu Migas Nasional

Berbagai upaya dan strategi dilakukan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk menjaga keberlanjutan dan menahan laju penurunan produksi migas. Seperti diketahui, sebagian besar dari lapangan-lapangan minyak dan gas di WK Mahakam telah mature dan masuk ke fase penurunan produksi alamiah (natural decline).

Namun, dengan strategi inovasi termasuk dukungan insentif yang diberikan, PHM yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional Kalimantan, hingga Oktober 2023 mencatatkan angka produksi year to date (YTD) minyak sebesar 26.251 barel minyak per hari (BOPD) dan year to date (YTD) gas sebesar 530 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

Penerapan berbagai inovasi dan teknologi guna meningkatkan recovery rate dari sumur-sumur migas yang ada. "Selain itu, kami juga menerapkan praktik-praktik engineering terbaik dalam memelihara dan meningkatkan keandalan fasilitas operasi dan produksi migas yang sudah berumur puluhan tahun," lanjutnya.

WK Mahakam adalah blok migas terminasi yang telah berproduksi hampir 50 tahun dengan natural declining rate yang tinggi, yakni di kisaran 50 persen per tahun. Untuk itu, selaku Operator, PHM dengan dukungan penuh dari SKK Migas, melakukan berbagai upaya menahan laju penurunan produksi tersebut, memperpanjang usia produksi hingga masa akhir kontrak dengan tetap mempertahankan tingkat keekonomian, memperhatikan aspek efisiensi, dan terus memelihara aspek keselamatan.

Mengingat WK Mahakam adalah blok migas yang sudah mature, pemerintah memberikan insentif kepada PHM berupa perubahan Kontrak Bagi Hasil dan keringanan pajak. Tujuannya untuk mengurangi beban biaya, agar Operator dapat memproduksi migas dengan ekonomis sampai akhir masa kontraknya.

Insentif hulu migas merupakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku industri hulu migas untuk mengurangi pembiayaan/beban operasi sehingga pelaku industri dapat lebih agresif melaksanakan program kerja untuk meningkatkan produksi, serta memelihara tingkat keekonomian aset.

Pemberian insentif dari Pemerintah Indonesia kepada Blok Mahakam di awal tahun 2021 telah memberikan kemampuan bagi WK Mahakam untuk melanjutkan program kerja, pengembangan secara lebih ekstensif, termasuk menjalankan program eksplorasi untuk membuka potensi prospek cadangan migas di Blok Mahakam. Hal ini menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan investasi dan mendukung pencapaian target produksi migas nasional.

Menurut Setyo Sapto Edi, penerimaan insentif memberikan efek sangat signifikan terhadap penerimaan negara dan pengembangan daerah. Bagi PHM, kata dia, insentif merupakan stimulus dan perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan produksi PHM untuk ketahanan energi nasional.

Dengan adanya insentif, PHM bisa lebih banyak melaksanakan kegiatan pembangunan platform baru, pengeboran, dan menjamin keberlanjutan rencana pengembangan lapangan serta eksplorasi. Kebijakan pemerintah ini telah memberikan manfaat baik bagi negara, PHM serta melalui multiplier effect yang ditimbulkan juga berdampak bagi industri pendukung migas di Kalimantan Timur.

“Memaksimalkan recovery cadangan dan sumber daya blok Mahakam, dengan tetap memberikan tingkat pengembalian investasi yang wajar kepada investor dan nilai bagi semua pemangku kepentingan,” kata Setyo.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan kondisi kemampuan bawah permukaan (sub-surface) dari lapangan migas di WK Mahakam memang sudah semakin menurun, baik itu tekanannya, daya alirnya, dan faktor teknis perminyakan lainnya.

Sehingga, porsi kandungan migas yang bisa diproduksikan ke atas permukaan di lapangan yang sudah natural decline tersebut menjadi semakin kecil. Langkah perusahaan dengan melakukan inovasi melalui perawatan sumur, penggantian peralatan bawah permukaan, memperbanyak jumlah pemboran sumur produksi, EOR, sudah tepat.

“Solusi dari sisi keekonomian, lapangannya dibantu dengan menambah porsi kontraktor, kontrak yang fleksibel, diperbolehkan kembali ke kontrak PSC cost recovery, dan keringanan pajak,” ujarnya.