Istana: Bansos Untuk Warga Miskin, Perbaikan Data Terus Dilakukan

Pemberian bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi diminta TPN Ganjar-Mahfud MD untuk ditunda karena dinilai rentan menimbulkan kecurigaan dan dapat disangkutpautkan dengan politik uang.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, pemberian bansos sejatinya salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.

"Perlu diketahui bersama, bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin," kata Ari kepada wartawan, Kamis (4/1).

Tak hanya bansos, Ari mengatakan pemerintah membantu pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman baik di desa, kawasan pedesaan, dan perkotaan.

"Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024," ujarnya.

Sementara terkait basis data bansos yang disebut bukan memakai data Kemensos, Ari mengatakan target penerima bersumber dari data by name by addres. Sehingga sasaran penerima jelas.

"Dan pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan penyasaran program untuk menekan 'exclusion error' untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu, Ari melanjutkan, penyaluran bansos dilakukan pemerintah dari tingkat pusat, daerah, dan daerah. Pengawasan pembagian bansos juga terbuka.

"Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta pembagian bansos ditunda sampai Pemilu selesai. Ini dikhawatirkan ditunggangi calon tertentu dan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilpres.

Namun, belakangan pernyataan itu diralat. Yang dimaksud, bukan menunda pembagian bansos, tapi memastikan bansos tidak jadi alat politik untuk calon tertentu.