JK: Bansos dari Pajak Rakyat, Terima Kasihnya Bukan ke Perorangan

Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), tak setuju jika bansos pemerintah dikaitkan dengan kinerja perorangan saja, termasuk Presiden Jokowi. Sebab, menurut JK, bansos adalah hasil pajak yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat yang mampu.

Hal ini diungkap JK menanggapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengajak warga berterima kasih kepada Presiden Jokowi saat membagikan pangan atau bansos di Lombok Tengah, NTB, pada Minggu (14/1).

"Tentu sebaiknya, bansos kan dari pajak seluruh masyarakat, ya harusnya berterima kasih ke masyarakat yang mampu [yang bayar pajak]. Kepada masyarakat mampu, bukan perorangan," kata JK saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Namun JK mengaku tak heran jika ada pihak yang menyebut bansos kerap dipolitisasi. Menurut JK, masyarakat bebas saja menilai dan berpendapat soal hal tersebut.

"Ya, itu pandangan tiap orang," tandas dia.

Sebelumnya, saat berada di Lombok, Airlangga memastikan program bantuan pangan kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi akan terus dilakukan sesuai dengan arahan Jokowi. Airlangga lalu meminta warga untuk berterima kasih kepada Jokowi.

"Ini yang muda, yang senior, minta dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu, program ini akan dilanjutkan pemerintah sampai Juni. Dan satu lagi BLT Rp 200 ribu untuk El Nino akan diberikan pemerintah karena kemarin terlambat musim tanam karena kekeringan lebih panjang," di Desa Kuta, Lombok Tengah, Minggu (14/1).

"Jadi diperkirakan panen beras yang biasanya April mundur Mei sampai Juni. Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih nggak bu sama Bapak Presiden? Terima kasih? Jadi tolong Ibu bicara 'terima kasih Pak Jokowi'," tambahnya.

Hal serupa juga disebut dilakukan oleh Mendag Zulhas sebelumnya saat membagikan bansos. Hal ini kemudian dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

"Saudara Zulkifli Hasan Mendag yang menyatakan 'siapa pemberi bansos???', Dia sampaikan itu adalah, 'Pak Jokowi, Pak Jokowi'. Ini adalah politisasi yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral," kata Aria Bima di DPP PDIP, Menteng, Selasa (2/1).