Ketua Komisi I: Data Pertahanan Tidak Bisa Sembarangan Dibuka

Ketua Komisi I DPR RI yang membawahi bidang pertahanan, Meutya Hafid, menyatakan rasa hormatnya pada capres Prabowo Subianto yang tidak terpancing untuk membuka data pertahanan Indonesia saat dicecar oleh capres lain pada debat tadi malam, Minggu (7/1).

“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa,” ujar Meutya kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/1).

Menurut Meutya, para capres yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan Indonesia secara terbuka tidak memahami risiko terbukanya data pertahanan pada kedaulatan negara.

“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” tegasnya.

Menurut Meutya, para capres yang meminta Prabowo membuka data pertahanan tidak paham masalah risiko data pertahanan apabila dibuka di publik sembarangan. Terlebih, debat diperhatikan oleh seluruh dunia. Artinya, menurut dia, membicarakan di publik sama dengan membuka rahasia pertahanan negara ke negara lain.

Debat yang membahas pertahanan negara, lanjut Meutya, seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa.

“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” tutur Meutya.

Meutya kemudian mengimbau rakyat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin ke depan, karena kedaulatan negara dipertaruhkan.

“Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia,” jelasnya.

“Seorang pemimpin negarawan yang memikirkan negara di atas kepentingan lain, apalagi ambisi politik pribadinya,” tutup Meutya.

(AI)