KPK Minta Ada Larangan Penyaluran Bansos sebelum Pilkada, Ini Respons Kemendagri

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir merespons usulan KPK mengenai harus adanya larangan penyaluran bansos sebelum Pilkada. Tomsi mengatakan, bakal mengingatkan pemimpin di daerah terkait imbauan KPK tesebut.

“Jadi imbauan-imbauan akan kita lakukan, ya, untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah, seperti yang Pak Pimpinan KPK sampaikan,” ujar Tomsi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3).

Kendati begitu, Tomsi belum tegas menjawab apakah larangan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk Perda atau aturan-aturan mengingat lainnya. Untuk aturan, kata dia, harus melalui proses panjang.

“Berkaitan dengan peraturan daerah, itu kepala daerah dan DPRD yang membuatnya. Kalau kami di pusat, kan, ada proses yang panjang,” imbuh dia.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memang menyamakan harapannya agar tak ada penyaluran bansos sebelum Pilkada. Bahkan, dia meminta, bila memungkinkan, dituangkan dalam peraturan daerah atau instruksi semacamnya.

“Saya, sih, berharap ada perda (peraturan daerah) atau apa pun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada,” kata Alex dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3).

Rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Tomsi, mewakili Mendagri Tito Karnavian. Turut pula hadir perwakilan pimpinan BPKP.

“Coba upaya Bapak-Ibu sekalian. Pak Sekjen, Pak Inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada,” ungkap Alex.

Permintaan Alex tersebut didasarkan pada fakta masih maraknya politik uang — termasuk gempuran bansos — di penyelenggaraan Pemilu bulan lalu.

"Ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan. Menjelang pilpres kan banjir bansos dan masyarakat senang sekali dan kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," imbuh Alex.