LSM Inakor Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan SIMRS di RS ODSK ke KPK

MANADO - LSM Inakor Sulut kembali melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini yang dilaporkan adalah kasus pengadaan SIMRS/Hospital Smart System di Rumah Sakit ODSK yang menggunakan dana PEN tahun 2021.

Ketua Inakor Sulut, Rolly Wenang, menyebutkan jika dilaporkannya kasus tersebut, juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lainnya di Sulawesi Utara (Sulut), termasuk di antaranya Anjungan Sulawesi Utara di TMII, karena diduga dilaksanakan oleh orang yang sama.

"Ibaratnya kasus ini akan membuka tabir korupsi yang lebih besar yang terjadi di wilayah Sulut maupun nasional," kata Rolly, Sabtu (20/4) malam.

Menurut Rolly, pengadaan SIMRS Hospital Smart System ini memiliki pagu anggaran Rp 15 miliar yang bersumber dari dana PEN 2021. Tapi, ditemukan jika HPS sudah melebihi harga, sementara barang itu tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh Rolly, disebutkan juga jika ada dugaan perbuatan melawan hukum pada saat proses tender yang berpotensi merugikan negara dan tindak pidana korupsi. Selain itu, ada dugaan mark up harga yang sangat tinggi tapi kemudian barang itu tidak berfungsi dan tidak sesuai tujuan awalnya.

"Karena semua layanan tidak terkoneksi sehingga terkesan proyek ini dibuat hanya untuk mengeruk keuangan negara tanpa fungsi yang memadai atau bisa dikoneksikan dengan program pemerintah lain. Kasus pengadaan ini juga nantinya diharapkan jadi jalan pembuka kepada penegak hukum untuk membongkar proyek pembangunan RS yang menggunakan dana dari APBD dan APBN," ujar Rolly.

Sementara itu, Rolly mengaku jika dalam laporan itu, pihaknya melaporkan SK yang diduga sebagai pelaksana proyek tersebut. SK sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh di Jakarta, yang saat ini juga tengah bermasalah hukum karena sedang digugat oleh mitra kerjanya.

"Jangan lihat dari nilai anggaran di kasus ini. Tapi, jadikan ini celah untuk membongkar banyak jaringan dugaan korupsi yang terjadi di Sulut. Untuk itu, kami berharap penegak hukum terutama KPK mau serius untuk tangani kasus ini," kata Rolly kembali.

febry kodongan