Luhut Minta Pemprov DKI Perluas Layanan Kendaraan Listrik Demi Atasi Polusi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas layanan kendaraan listrik. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dihadiri lintas kementerian lembaga (K/L) dan instansi terkait lainnya.

Rakor ini berlangsung di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (17/1). Luhut mengingatkan bahwa seluruh masyarakat menghirup udara yang sama dan dampak polusi udara ini sangat luar biasa untuk kesehatan semua.

"Pemprov DKI melalui TransJakarta untuk peningkatan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik titik krusial melalui kendaraan listrik. Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI pada triwulan dua secara bertahap serta menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6," ujar Luhut dalam keterangan resmi, Rabu (17/1).

Dalam upaya peningkatan kualitas udara Jabodetabek, Luhut menegaskan masih ada peluang besar untuk memperbaiki kualitas udara. Salah satunya dengan perbaikan emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan BBM rendah sulfur di DKI, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Ini bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," sebutnya.

Dalam Rakor ini, Menko Luhut memberikan arahan kepada K/L dan instansi terkait untuk serius dalam upaya penanganan kualitas udara di Jabodetabek. Sehingga persoalannya yang selama ini ada bisa teratasi. "Kita harus cari kiat-kiat yang cepat," kata Luhut.

Guna mewujudkan peningkatan kualitas udara Jabodetabek menjadi lebih baik dibutuhkan dukungan seluruh K/L dalam mendorong upaya perbaikan kualitas udara dalam waktu dekat.

Ada beberapa upaya perbaikan kualitas udara yang dapat didorong dalam waktu dekat. Perencanaan dan implementasi program-program memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga masing masing K/L terkait perlu berkolaborasi mempersiapkan rencana implementasi program secara matang dan cepat.

“Kementerian LHK dan Kemenperin untuk merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM. Seluruh K/L untuk mendorong penggunaan KBLBB baik untuk kendaraan operasional K/L ataupun sosialisasi kepada masyarakat,” imbuh Luhut.

Luhut menjelaskan, peran Kementerian BUMN diperlukan untuk mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan.

“KLHK dan Kementerian ESDM bersama PLN untuk perumusan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek. KLHK dan Kemenperin untuk perumusan peningkatan baku mutu emisi industri. Serta, Kemenkeu bersama K/L terkait untuk penyiapan analisa dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program program di atas," pungkas Luhut.