Masyarakat Rempang Antara Kehampaan Hak dan Kehendak untuk Memperbaiki

Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-City, di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau telah memaksa masyarakat adat Rempang untuk angkat kaki dari tanah kelahirannya. Proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Rencana pembangunan Pulau Rempang sempat mandek. Padahal perjanjian pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan Rempang seluas 17 ribu hektare dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pemegang hak eksklusif sudah ditandatangani sejak 2004 oleh Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, dan PT MEG. Rencana pembangunan baru kembali aktif setelah penandatanganan nota kesepahaman untuk investasi 11,5 Miliar USD (Rp172 triliun) antara Pemerintah dan Xinyi Group, perusahaan Cina pada 11 Juli 2023 lalu. Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp381 triliun di Pulau Rempang, serta dapat menyerap 306 tenaga kerja hingga tahun 2080.

Ribuan masyarakat terdampak atas pembangunan Rempang Eco-City. Mereka akan direlokasi ke tempat yang disediakan pemerintah. Namun, sebagian masyarakat menolak direlokasi karena pertimbangan ekonomi, budaya, dan ikatan emosional terhadap tempat tinggalnya. Penolakan masyarakat kemudian memicu perselisihan dengan aparat yang berujung pada konflik kekerasan. Lantas, mengapa konflik agraria marak terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Rempang? Apa akar masalahnya? Mengapa pembangunan yang diklaim demi kepentingan rakyat, malah ditolak dan berujung pada konflik kekerasan?