MBKM dan Skripsi

Isu skripsi yang tidak lagi menjadi syarat wajib kelulusan sarjana cukup menarik dikaji, tidak hanya di kalangan mahasiswa tapi juga dosen dan kampus. Mahasiswa sejumlah kampus sejatinya telah menikmati fungsi skripsi yang tidak lagi menjadi syarat dibalik pemberkasan wisuda.

Realitas ini terjadi karena skripsi dapat digantikan oleh kegiatan akademik lain yang kemudian dikonversi menjadi nilai pengganti skripsi. Selain itu apa yang diharapkan model Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) secara tidak langsung juga memberikan keleluasaan bagi prodi pada khususnya dan kampus secara umum untuk menentukan konversi dari sejumlah kegiatan yang dilakukan dari MBKM.

MBKM sejatinya menjadi muara untuk pengembangan model pembelajaran di kampus sehingga memungkinkan mahasiswa melakukan seperti yang dikehendaki. Di satu sisi, prodi dan kampus secara umum memang harus mengakomodasi kegiatan MBKM dan di sisi lain ada kepentingan untuk mempercepat masa studi sehingga rentang waktu dari pencarian pekerjaan yang pertama juga bisa lebih cepat.

Oleh karena itu MBKM secara tidak langsung memang memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada mahasiswa di semua kampus untuk menentukan arah ke depan dari target kelulusan. Konversi yang dijanjikan dalam MBKM memang diserahkan sepenuhnya kepada prodi dengan mempertimbangkan kompetensi dan sinergi dengan kepentingan kurikulum dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).

Oleh karena itu, MBKM yang selaras juga dengan CPMK, termasuk juga pemilihan skripsi apakah sebagai standar kelulusan atau tidak maka tidak bisa mengelak dari tuntutan kompetensi. Padahal setiap prodi haruslah bisa memetakan kompetensi karena hal ini juga menjadi nilai unggul bagi lulusan yang dihasilkan sehingga nantinya bisa bersaing di dunia kerja.

Hal ini penting karena aspek utama di balik kompetensi tidak terlepas dari kepentingan sesuai yang diharapkan dunia industri dan dunia usaha (DIDU). Jadi ada sinergi yang saling terkait sehingga realita di balik kepentingan skripsi, baik sebagai syarat ataupun tidak bagi lulusan sarjana jelas berkaitan dengan prosedural yang dikehendaki oleh DIDU.

Kompetensi adalah tujuan utama yang dihasilkan dalam pembelajaran dan perkuliahan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika dunia kampus memetakan semua kompetensi di jenjang strata 1, meski tidak tertutup kemungkinan di strata 2 dan 3.

Jadi kegelisahan di dunia kampus terkait skripsi yang kemudian digeneralisasi sebagai momok kelulusan di masa depan tidak akan lagi terjadi. Artinya, jika prodinya berkompeten dengan lulusan di bidang karya maka pastinya tidak akan selaras jika kemudian dipaksakan untuk dapat menulis skripsi.

Terkait ini, misal kompetensi di bidang arsitektur atau seni maka model kelulusan yang bisa ditetapkan misalnya membuat rancang bangun rumah dan atau ada pameran tunggal dari hasil karya si mahasiswa. Sekali lagi, kompetensi adalah catatan penting bagi prodi untuk menata ke mana alumninya sehingga skripsi tidak bisa menjadi sandera untuk mempercepat kelulusan semua calon alumninya.

Fakta lain yang juga menarik dicermati bahwa kini sejumlah kampus atau perguruan tinggi sudah menerima luaran mahasiswa, baik dalam bentuk jurnal bereputasi (Scopus atau Sinta) dan luaran di prosiding seminar sebagai pengganti ujian skripsi. Hal ini juga sering disebut bagian dari model Outcome-Based Education (OBE).

Artinya mahasiswa mempunyai alternatif apakah ingin lulus dengan model ujian pendadaran (yang diuji skripsinya) atau dengan model publikasi (yang diuji luaran publikasinya, baik dari laporan magang, praktik dari kewirausahaan, luaran di jurnal bereputasi atau dari prosiding seminar nasional ataupun internasional).