Menteri ESDM Evaluasi Harga Gas di RI: Kita Akan Bandingkan dengan Malaysia

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan melakukan perbandingan dengan harga gas industri di Malaysia yang lebih murah dibanding Indonesia. Kebijakan ini menyusul perintah Presiden Jokowi untuk mengevaluasi biaya produksi gas bumi tertentu (HGBT).

"Nah kita benchmark dengan misalnya harga gas di malaysia variannya angkanya tiga sampai USD 6- 7. Di Malaysia kan memang tidak seluas kita, kemudian sumber gasnya banyak di Sarawak dekat Kalimantan utara. Sekarang sedang dipelajari bagaimana bisa mendapatkan mengatur pada range yang demikian," kata Arifin saat ditemui di kantornya, Jumat (4/8).

Untuk menarik investasi ke RI, Arifin membuka peluang memperluas insentif HGBT senilai USD 6 per juta British thermal unit (mmBtu). Saat ini Insentif HGBT tahap I telah disalurkan kepada 7 industri.

Namun, pemanfaatan HGBT di 7 industri tersebut masih di bawah 85 persen. Dengan kondisi tersebut, Arifin mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan harga gas industri tersebut dengan memperluas sektor industri.

“Masih ada permintaan industri lain untuk bisa mendapatkan itu, tapi menurut catatan kita dari alokasi untuk 7 industri ini yang memanfaatkannya ini 85 persen. belum optimal. Jadi dari seluruh volume yang dialokasikan ini yang akan kita optimalkan dulu,” ujar Arifin.

“Ya mungkin kita extend ke industri sejenis yang belum bisa mendapatkan sehingga bisa mentok tuh alokasinya yang 100 persen,” tambah dia.

Pemerintah juga akan mengevaluasi biaya produksi gas di 7 industri tersebut. Hal ini dilakukan untuk menganalisa apakah harga gas yang diberikan efisien dalam memproduksi gas.

Selain Malaysia, Arifin menyebut akan melakukan benchmarking harga gas khusus industri dengan Thailand dan Vietnam.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi agar harga jual ke industri menjadi kompetitif, terutama dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

"Kita diminta mengevaluasi kembali. Nanti ada tim antar kementerian untuk mengevaluasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa memproduksikan gas tersebut sehingga kita bisa memastikan bahwa gas tersebut bisa betul-betul, sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya," kata Arifin Tasrif setelah mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Arifin mengatakan evaluasi biaya produksi gas tersebut diperlukan agar struktur ekonomi Indonesia di sektor minyak dan gas lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Terlebih, produksi minyak gas bumi Indonesia juga diekspor ke mancanegara.