Menteri Investasi Beberkan Alasan Negosiasi Penambahan Saham Freeport Alot

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui proses negosiasi penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61 persen berjalan alot. Pasalnya, pemerintah meminta PTFI untuk membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Papua khususnya di Fakfak.

"Alot lah karena kita minta bantu bangun smelter di Papua," kata Bahlil kepada awak media di rumah dinasnya, Rabu (10/4).

Bahlil menjelaskan, selama ini Freeport selalu membangun smelter di luar Papua. Padahal, tambangnya berada di kawasan Papua. Menurut Bahlil, pembangunan smelter di Papua bisa mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di sana.

"Selama ini kan Freeport membangun smelter di luar Papua padahal tambangnya di Papua. Kita kan mau untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," ungkapnya.

Hal itu yang menjadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan berakhir pada 2041 mendatang.

Di sisi lain, Bahlil mengatakan proses penambahan divestasi saham sebesar 10 persen menjadi 61 persen merupakan syarat perpanjangan IUPK.

"Kita minta penambahan divestasi saham 10 persen, sekarang Freeport kan sudah 51 persen, nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, itu nanti kita punya penambahan lagi 10 persen jadi 61 persen," ungkap Bahlil.

"Jadi Freeport bukan lagi Freeport McMoran, Freeport Indonesia," tegasnya.