Moeldoko Pastikan Penyaluran Bansos Pemerintah Tetap Lanjut

TPN Ganjar-Mahfud MD meminta pejabat pemerintahan Presiden Jokowi menunda membagikan bantuan sosial (bansos). Alasannya, bansos rentan menimbulkan kecurigaan dan dapat disangkutpautkan dengan politik uang.

Belakangan, pemberian bansos diduga untuk membantu kampanye paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan — yang satu gerbong dengan paslon 02 — saat kampanye bahkan menyebut bansos dari uang presiden.

Permintaan TPN Ganjar-Mahfud agar menunda bansos juga diamini kubu AMIN. Cawapres 01 Cak Imin setuju lebih baik bansos ditunda hingga pemilu selesai.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, bansos yang dilakukan pemerintah selama ini seperti memberikan beras sudah dilakukan jauh sebelum Gibran menjadi cawapres. Menurutnya, bansos yang diberikan pemerintah melihat secara berkala kondisi masyarakat.

"Dari pengalaman yang ada, dari pengalaman yang tiga bulan pertama, kemudian tiga bulan lagi, ini akan tiga bulan lagi yang ketiga. Karena Presiden memandang ini salah satu bentuk yang mempengaruhi inflasi sehingga pemberian ini sangat positif, karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram itu," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1).

"Jadi enggak ada tendensi apa pun. Ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah," lanjutnya.

Moeldoko juga memastikan pemerintah tidak akan menghentikan pemberian bansos seperti yang disarankan rival Prabowo-Gibran. Moeldoko mengungkapkan, pemerintah akan kembali menyalurkan bansos selama tiga bulan hingga Maret 2024.

"Ndak, ndak. Ndak akan menghentikan. Nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret. Setelah itu ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya. Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus. Nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya," ungkapnya.

Selain itu, Moeldoko juga menjawab basis data bansos yang disebut bukan memakai data Kemensos. Moeldoko menjelaskan, ada tiga data yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan bansos.

"Kita memang ada tiga data, ya. DTKS dari Kemensos, berikutnya Regsosek dari Kementerian Keuangan, berikutnya lagi dari Menteri PMK yang baru. Itu sudah digunakan. Jadi tiga-tiganya disinergikan dari tiga data itu," jelasnya.

Menurut Moeldoko, penggunaan tiga data tersebut adalah usaha pemerintah untuk terus menyempurnakan data yang ada.

"Semakin ke sini semakin disempurnakan. Sebenarnya semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran. Enggak ada tujuan atau tendensi lain," pungkasnya.