Namanya Disebut di Dirty Vote, Apa Tanggapan Luhut?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu tokoh yang dikritik dalam film Dirty Vote.

Hal ini lantaran Luhut mendukung paslon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menduga Luhut melakukan kampanye terselubung lantaran tak tercatat sebagai tim kampanye.

"Begitu terangnya dukungan ini diberikan sehingga kita bisa menduga ada kampanye terselubung yang tengah terjadi. Tapi bagaimana mereka begitu bisa berani melakukan kampanye itu," kata Bivitri dikutip melalui akun YouTube Dirty Vote, Rabu (14/2).

Menurutnya, sejumlah menteri berani kampanye walau tidak terdaftar dalam tim lantaran mengikuti sikap keberpihakan Presiden Jokowi. Bivitri menegaskan, seorang presiden sudah sepatutnya netral dalam sebuah pemilu.

Adapun para menteri lain yang berkampanye adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menkumham Yasonna Laoly.

"Bisa jadi karena presiden sebenarnya tidak netral. Dia harus netral dalam perilakunya. Dia boleh mendukung sebagai mahluk politik, tentu saja presiden mahluk politik, dia pasti punya keberpihakan tapi silakan simpan saja keberpihakan itu di kepalanya sampai nanti mencoblos di TPS tapi berkampanye beda dengan netral," kata Bivitri lagi.

Menanggapi hal ini, Luhut menegaskan memberikan dukungan terhadap Prabowo-Gibran lantaran berkomitmen melanjutkan program era Jokowi.

Menurutnya, sejumlah program tersebut wajib dilanjutkan demi stabilitas ekonomi Indonesia.

"Saya kan ditanya ya, saya jawab dengan pikiran saya karena saya ingin keberlanjutan, karena saya tahu persis kalau tidak keberlanjutan maka ekonomi kita itu nanti jadi seperti yoyo," katanya.

Luhut menuturkan, sejumlah kebijakan Jokowi penting dilanjutkan di tengah bonus demografi. Selain itu, kebijakan ini sejatinya bakal tercapai hingga kepemimpinan dua sampai tiga presiden selanjutnya.

"Karena ingat bonus demografi kamu itu akan habis pada tahun 2030an. Jadi kita harus sadar betul itu tidak bleh main-main. Keberlanjutan dari apa yang dibuat pak Jokowi, dan juga tentu ada penyempurnaan sana sini, karena enggak mungkin itu selesai satu presiden, bisa satu dua presiden baru selesai," katanya.