Ombudsman: Tak Ada Kepastian Warga Rempang Sejahtera Imbas Proyek Eco-City

Ombudsman RI mengkritisi pemerintah yang terlalu fokus kepada percepatan investasi di Pulau Rempang, tanpa memperhatikan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat sekitar sebelum dan sesudah proyek tersebut dibangun.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengatakan imbas konflik relokasi karena proyek Eco City, para warga sudah merasakan dampak penurunan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.

Sebut saja warga Kampung Sembulang mengalami kesulitan pasokan bahan pangan. Konflik di Pulau Rempang membuat distributor khawatir ada potensi gagal bayar dari penjual di sana, sehingga menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

Atas permasalahan ini, kata dia, pihak Ombudsman pun meminta Pemerintah Kota Batam terlibat aktif memulihkan stabilitas ekonomi warga dengan menjamin adanya pasokan pangan ke warung-warung milik warga.

Kemudian, imbas meletusnya peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan. Selain itu, tekanan dari aparat agar warga setuju relokasi membuat warga yang mayoritas nelayan takut untuk melaut sehingga berdampak pada pemasukan sehari-hari.

"Kita bicara penghidupan dan kehidupan masyarakat, dari kacamata saya kalau bicara soal menjanjikan kesejahteraan lebih baik, sampai hari ini belum bisa kita lihat apa bentuk konkretnya," tegasnya saat ditemui di kantor Ombudsman RI, Rabu (27/9).

Belum Tentu Serap Tenaga Kerja Lokal

Widijantoro menuturkan, hampir 90 persen mata pencaharian warga Pulau Rempang adalah nelayan. Hal ini menjadi tanda tanya besar apakah kawasan industri hilirisasi pasir silika yang akan dibangun bisa menyerap tenaga kerja lokal.

"Mereka berpenghasilan rata-rata sebagai nelayan, terus ada pabrik di situ, apa serta-merta kemudian seorang nelayan akan jadi operator mesin di pabrik? kan tidak semudah itu juga," ucap Widijantoro.

"Belum ada yang bisa jawab. Hari ini saya pun enggak bisa bisa menjawab bahwa itu menciptakan sekian juta lapangan pekerjaan. Pertanyaannya juga siapa yang nanti bisa bekerja di situ?" tambah dia.

Selain itu, berbicara masalah rumah tinggal, mayoritas merupakan hasil turun temurun hingga 6-7 generasi. Jika kemudian direlokasi kepada rumah petak atau rusun, dia menilai masalah tidak diselesaikan secara komprehensif.

"Karena ini mencabut habitat masyarakat yang sudah turun-temurun. Itu bukan hal sederhana, yang paling memungkinkan adalah bagaimana kemudian proyek ini berkompromi dengan eksistensi warga kampung tua yang notabene secara historis yuridis terlihat," jelasnya.

Widijantoro menyoroti pemerintah yang belum bisa memastikan dampak ekonomi yang positif setelah terbangunnya industri. Hal ini dinilai wajar membuat warga Rempang skeptis dengan segala janji yang ditawarkan.

"Kalau memang ke arah sana ada hal-hal konkret yang dijanjikan dan bisa diukur. karena sampai hari ini proyeknya belum jalan, investasinya belum benar-benar datang, kalau ada kalo dijanjiin sesuatu yang belum pasti wajar dong kalau mereka nanti dulu," pungkasnya.