Pemerintah Minta Pertamina Tak Naikkan Harga BBM hingga Juni 2024

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu nonsubsidi dan subsidi, hingga Juni alias akhir semester I 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan upaya menahan kenaikan harga BBM ini demi kelancaran aktivitas masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Arifin di depan Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro.

"Kita masih menahan agar BBM tidak naik, terutama pada semester awal 2024 ini. Enggak boleh naik, Pak Wiko, jadi supaya aktivitas masyarakat tidak terganggu," ujar Arifin saat Peresmian Tajak Sumur Infill dan Clastic di Blok Cepu, Bojonegoro, Jumat (1/3).

Arifin mengatakan, pemerintah masih perlu menstabilkan kondisi usai Pilpres 2024, terutama di tengah masih mahalnya harga beras yang dikeluhkan masyarakat.

"Kita masih perlu menstabilkan kondisi sesudah pasca pemilu dan ditengarai dengan adanya harga beras yang meningkat," ungkapnya.

Di sisi lain, Arifin juga meminta masyarakat untuk lebih hemat energi. Sebab, saat ini sumber energi, dalam hal ini minyak mentah, sedang sulit didapatkan dan harganya merangkak naik.

“Produsen minyak dunian itu melakukan pengendalian produksinya sehingga harganya itu berada di level diatas USD 80 dari sebelumnya USD 45-70,” tutur Arifin.

”Jadi ini perlu kebersamaan kita, bagaimana kita bisa saling mendukung. Pemerintah jaga harga, masyarakat kita minta penghematan energi,” tambahnya.

Ditemui setelah acara, Arifin tidak menjelaskan dampaknya kepada badan usaha akibat ditahannya harga BBM. Pasalnya, harga minyak mentah saat ini semakin meningkat

“Ya kita minta Pertamina nahan. Kita lihat lagi perkembangan harga minyak,” ujar Arifin.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan tarif listrik dan BBM tidak akan naik hingga Juni 2024.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni 2024, baik itu yang subsidi,” kata Airlangga di kantornya, Senin (26/2).

Airlangga mengatakan, keputusan tersebut menyebabkan target defisit APBN 2024 melebar. Mulanya, pemerintah memasang target 2, 29 persen dari produk domestik bruto (PDB) kemudian angka itu melebar menjadi 2,8 persen.

Tak hanya itu, kuota untuk subsidi pupuk yang ditambah dan anggaran jumbo untuk program bantuan langsung tunai (BLT) juga menjadi alasan defisit melebar.

"Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL maupun pelebaran defisit anggaran di 2024," ungkapnya.