Pemkab Muba Perluas Kebun Sawit Swadaya Masyarakat

Membaiknya harga komoditas sawit, ditambah dorongan dan berbagai bantuan yang dilakukan Pemkab Muba berhasil meningkatkan jumlah luasan perkebunan sawit swadaya masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Muba, pada 2020 lalu jumlah perkebunan swadaya masyarakat baik plasma maupun non plasma, untuk tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk non plasma seluas 10.346 hektare, sedangkan plasma seluas 767, 61 hektare.

Sedangkan tanaman menghasilkan (TM) untuk non plasma seluas 31.812 hektare dan plasma seluas 22.723,78 hektare, untuk tanaman tua dan atau tanaman yang rusak (TT/TR) seluas 1.437 hektare, untuk kebun non plasma, sedangkan plasma tidak ada, total luasan kebun swadaya masyarakat mencapai 67.086,39 hektare.

Angka ini meningkat drastis di tahun 2022, total luasan kebun swadaya masyarakat naik lagi menjadi 99.351,03 hektare. Rinciannya, non plasma TBM seluas 11.435 hektare, TM seluas 33.157 hektare, dan TT/TR seluas 1.457 hektare, sedangkan plasma luasan TBM 16.342,12 hektare, TM 36.670,67 hektare, dan TT/TR, 289,24 hektare.

Kadisbun Muba, Akhmad Toyibir, mengatakan ada banyak hal yang dilakukan Pemkab Muba untuk membantu para pekebun kelapa sawit masyarakat.

Mulai dari pendampingan, penyuluhan teknik budidaya secara gratis, hingga pembukaan lahan tanpa bakar guna mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat membuka lahan dengan cara membakar.

"Kami juga sudah mengupayakan bantuan alat berat yang bisa disewa pakai masyarakat pekebun untuk usaha pembukaan lahan tersebut dengan harga yang lebih ekonomis," katanya.

Kemudian memberikan bantuan dan membantu pembelian bibit tersertifikasi, teknik aplikasi pemupukan, pendataan STDB bagi pekebun kelapa sawit swadaya, peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun melalui pelatihan pelatihan oleh narasumber yang kompeten.

Dilanjutkan dengan fasilitasi kemitraan dalam rangka memastikan harga petani mendapatkan harga jual yang baik sesuai standar harga Disbun.

"Yang paling penting sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan terkait kelapa sawit berkelanjutan (ISPO), maka direncanakan akan difasilitasi penerbitan sertifikat ISPO bagi lembaga pekebun swadaya oleh lembaga auditor independen yang sudah mendapat akreditasi dari Kementerian Pertanian," katanya.

Dinas Perkebunan juga melakukan pengawalan dalam penentuan harga TBS tingkat petani pekebun melalui berperan aktif dan hadir secara langsung dalam Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Sawit (TBS) produksi pekebun yang nantinya menjadi pedoman harga kelapa sawit yang diterima oleh petani.

Meningkatnya jumlah luasan kebun di Muba sendiri didorong meningkatnya harga komoditas sawit di pasaran, ditambah banyak petani yang beralih menanam sawit.

Pj Bupati Muba, H Apriyadi Mahmud, mengatakan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani sawit, apalagi diketahui bersama komoditas sawit merupakan komoditas andalan masyarakat.

"Tidak hanya pendampingan, juga bantuan peralatan, bibit sawit tersertifikasi, juga pembangunan jalan produksi ke sentra-sentra perkebunan rakyat," katanya.