Pengamat soal Wacana Pungutan Dana Wisata via Tiket Pesawat: Harga Bakal Naik

Pemerintah berencana melakukan pungutan iuran pariwisata atau Indonesia Tourism Fund (ITF), yang akan dibebankan melalui tiket pesawat.

Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional, Gatot Rahardjo, menilai rencana tersebut tidak tepat untuk diterapkan. Menurutnya, pungutan iuran pariwisata ini seharusnya tidak membebankan industri maskapai penerbangan.

"Kalau menurut saya, seharusnya kalau mau pungut dana untuk pariwisata ya Kemenparekraf atau pemerintah bikin lembaga tersendiri, jangan diikutkan maskapai," kata Gatot kepada kumparan, Selasa (23/4).

Gatot mengatakan, pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat berpotensi menaikkan harga tiket pesawat ke depannya. Tak hanya itu, ke depannya hal ini juga akan mendapatkan banyak protes dari masyarakat.

"Karena kalau ikut di struktur harga tiket akan membuat harga tiket naik, dan ini nanti yang disalahkan maskapai lagi," kata Gatot.

"Jadi ini kemenparekraf seperti lempar batu sembunyi tangan. Kasihan maskapai, padahal saat ini mereka sedang recovery dan belum pulih bisnisnya," sambungnya.

Menurutnya banyak penumpang yang tidak mengetahui persoalan ini dan kemudian melakukan protes kepada maskapai. Padahal ini bukan merupakan tanggung jawab dari maskapai melainkan tanggung jawab pihak bandara.

"Soalnya saat ini saja masyarakat tidak tahu kalau di dalam harga tiket itu ada komponen pajak, passenger service charge (PSC) bandara dan iuran wajib penerbangan, yang semuanya diluar wewenang maskapai. Masyarakat tahunya ya cuma harga tiket saja," jelasnya.

Gatot menilai, kebijakan ini tidak adil untuk seluruh penumpang pesawat. Sebab, tak semua penumpang bertujuan untuk berwisata, bisa jadi ada penumpang yang memiliki tujuan lain.

"Tidak semua penumpang pesawat itu wisatawan. Bagaimana caranya membedakan penumpang biasa dan wisatawan? Jadi tidak fair juga," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengakui, ada rencana rapat oleh pemerintah yang membahas soal dana pariwisata berkelanjutan via tiket pesawat.

Namun demikian, dirinya meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat. Pasalnya, belum ada keputusan soal pungutan itu.