Penyebab Penyimpangan Pelaksanaan Budaya Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, terdapat sejumlah pergolakan antara masyarakat dengan pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila di masa tersebut. Adapun pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengalami penyimpangan karena maraknya budaya KKN.

Namun, sebenarnya terdapat penyebab lain akhirnya berhasil membuat masa Orde Baru jatuh. Kondisi pemerintahan yang belum stabil kala itu juga memiliki peranan yang penting dalam pergolakan di masa Orde Baru.

Apa Penyebab Penyimpangan Pelaksanaan Budaya Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru?

Mengutip dari Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP/MTs Kelas 9, Sri Nurhayati dan Iwan Muharji (2022:39), berikut ini adalah dua penyebab penyimpangan pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila di masa Orde Baru.

1. Ingin Melanggengkan Kekuasaan

Penyebab terjadinya penyimpangan budaya demokrasi Pancasila di masa Orde Baru yang pertama adalah karena adanya keinginan untuk melanggengkan kekuasaan melalui sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan memberantas paham komunis di Indonesia. Sayangnya, implementasi dan pengaplikasiannya justru mengecewakan.

Hal ini karena beberapa tahun kemudian, Presiden Soeharto mencetus beberapa kebijakan yang justru tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain.

Bukan cuma itu, Pancasila juga dijadikan sebagai indoktrinasi. Di mana Presiden Soeharto memanfaatkan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Di samping itu, ia juga melemahkan aspek-aspek demokrasi. Khususnya pers yang dianggap dapat membahayakan kekuasaannya.

2. Berkembangkan Budaya KKN

Penyebab lain yang membuktikan adanya penyimpangan penerapan budaya demokrasi Pancasila adalah berkembangnya budaya KKN yang membuat Orde Baru disebut sebagai rezim terkorup sepanjang sejarah Indonesia.

Puncaknya adalah saat terjadi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok. Kejadian ini kemudian memicu berbagai aksi demonstrasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru.

Tak hanya itu saja, Presiden Soeharto juga melakukan aksi nepotisme demi menguntungkan diri sendiri dan orang terdekatnya di atas kepentingan rakyat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan delapan keppres yang disinyalir memberi keuntungan bagi keluarga dan orang terdekatnya.

Kemudian delapan keppres tersebut menciptakan terbukanya praktik KKN untuk pajak impor, pembebasan pajak bagi keluarga Soeharto, hingga pemberian hak monopoli untuk Keluarga Cendana.

Baca Juga: Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru

Demikian dua penyebab penyimpangan pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila di masa Orde Baru yang menarik untuk diketahui generasi sekarang. (Anne)