Penyebab Stunting di Indonesia: BAB di Tempat Terbuka hingga Ibu Hamil Anemia

Stunting masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Pemerintah akan lebih menggencarkan intervensi sensitif untuk mengejar target penurunan stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Intervensi sensitif adalah aksi yang terkait dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima kumparanMOM, berdasarkan hasil kajian pada Rapat Koordinasi Teknik Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta 5-6 Oktober 2023, ditemukan beberapa masalah yang berpotensi menghambat penurunan stunting. Sebab saat ini masih terdapat 40,4 desa yang masih belum bebas buang air besar terbuka (Open Defication Free/ODF).

Padahal pemerintah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) sebelumnya menargetkan angka desa ODF mencapai 70 persen. Selain itu akses rumah tangga terhadap air minum layak masih di angka 92,96 persen, sedikit di bawah target 97,9 persen.

Dua hal ini menjadi masalah utama yang berpotensi mengganggu penanganan kesehatan secara langsung kepada balita atau intervensi spesifik. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, masalah ini menghambat efektifitas aksi kesehatan yang digencarkan di Posyandu dan Puskesmas.

"Kita sudah capek-capek memberi vitamin dan makanan tambahan bayi, tetapi dalam keluarga masih ada perilaku buang air sembarangan. Ini rawan menyebabkan infeksi dan akhirnya gizi yang diberikan kepada balita habis hanya untuk penyembuhan," katanya.

Faktor lainnya adalah belum masifnya pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin. Kasus bayi terlahir stunted sering diawali dari ibu hamil anemia. Ini jumlahnya sangat banyak. Untuk itu BKKBN bekerja sama dengan Kemenkes dan Kementerian Agama berupaya menyetop persoalan ini dari hulu dengan membuat aplikasi bernama elsimil (elektronik siap nikah siap hamil).

Cara kerjanya, calon pengantin wanita akan diukur beberapa indikatornya pada dua bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Apabila diketahui anemia, maka calon pengantin wanita ini harus mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) yang disediakan oleh pemerintah melalui Puskesmas, sehingga pada saat hamil kondisinya sudah lepas dari anemia.

Akan tetapi pada praktiknya tidak begitu mudah diterapkan di lapangan. Penyebabnya tidak ada aturan tertulis yang mewajibkan calon pengantin harus menggunakan eksimil. Dengan kondisi ini, saat ini hanya 27,8 persen calon pengantin yang dapat dikawal, masih jauh dari target 80 persen.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kementerian Sekretariat Negara, Suprayoga Hadi, menegaskan persoalan tersebut akan menjadi prioritas aksi nyata yang dilakukan tahun ini dan tahun 2024.

"Dalam rapat koordinasi ini telah disepakati aksi bersama untuk meningkatkan konvergensi, dan kualitas pelaksanaan program melalui kerja sama multisektor di semua tingkatan. Semoga ini dapat semakin mempercepat hasil sesuai target yang diharapkan," katanya.

Rakortek yang melibatkan 1000 perwakilan daerah tersebut, lanjutnya, memang bertujuan untuk mengevaluasi aksi-aksi yang telah berjalan selama satu tahun. "Dari sini banyak pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh sebagai masukan untuk merumuskan aksi berikutnya," katanya.

Presiden Joko Widodo meminta stunting harus turun di angka 14 persen di tahun 2024 karena Indonesia akan mengejar kualitas sumber daya manusia pada bonus demografi di tahun 2035. Hal ini dituangkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam 4 tahun terakhir tercatat angka Prevalensi Stunting Nasional turun sebesar 9,2%, yakni dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022. Untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan.