Pimpinan Muhammadiyah Ungkap Faktor Penghambat Minim Peran Perempuan di Pemilu

Fakta menunjukkan jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum mencapai 30 persen. Sebagaimana data 6 provinsi daerah penelitian Puskapol FISIP UI, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat didapat data bahwa hanya 1 dari 5 anggota Bawaslu Pusat adalah perempuan.

Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muhammad Mirdasy, S.IP.

"Dari data tersebut hanya 1 dari 7 anggota KPU Pusat adalah perempuan," ujarnya saat ditemui Basra disela kegiatan sosialisasi dan tatap muka PW Aisyiyah Jatim dan KPU Jatim, akhir pekan kemarin.

Mirdasy lantas menuturkan, meskipun tidak ada penghalang formal, namun peluang keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan.

"Hambatan itu salah satunya adalah masalah budaya. Di mana sosok laki-laki itu sebagai tokoh adat, identik dengan pemimpin, dan itu terbawa dari adat ke sistem pemerintahan kita. Perempuan pada dasarnya menerima peran seperti itu, kenapa? Ya karena faktor budaya tadi," jelasnya.

"Hambatan dari perempuan untuk masuk ke badan penyelenggara Pemilu, yang paling khusus adalah izin dari suami dan izin dari orang tuanya," sambungnya.

Faktor penghambat lainnya adalah regulasi perekrutan masuk badan penyelenggara Pemilu. Mirdasy menyebutkan, perempuan sulit lolos karena dianggap tidak punya pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Ini kan ada diskriminasi karena belum diuji, dianggap tidak punya pengalaman," tandasnya.

Mirdasy menegaskan perempuan harus didorong untuk mendapatkan posisi sebagai penyelenggara Pemilu melalui pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri.