Polri Masih Susun IPKP untuk Tentukan Wilayah Rawan saat Pilkada

Direktur Politik Baintelkam Polri, Brigjen Yuda Gustawan, memastikan pihaknya masih menyusun Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) untuk menentukan wilayah mana saja di Indonesia yang masuk ke dalam kategori sangat rawan, rawan, dan kurang rawan konflik saat Pilkada.

"Kita lagi susun," kata Yuda di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (13/5).

Menurut Yuda, IPKP akan dirilis dalam dua tahap yakni pada bulan Mei 2024 dan menjelang masa kampanye. Dia pun menyebut, IPKP bakal dijadikan rujukan oleh jajaran kepolisian untuk menempatkan personel dan teknis pengamanan Pilkada.

"Dari IPKP nanti kita akan menentukan mana sih daerah yang masuk kategori sangat rawan, rawan, kurang rawan, jadi saya belum bisa merilis sekarang karena masih proses," ujar dia.

Yuda menyebut ada sejumlah hal yang jadi indikator dalam menentukan IPKP, yakni nama pasangan calon hingga jumlah pasangan calon yang maju di suatu wilayah. IPKP sendiri bersifat dinamis.

"Pada saat Pemilu kita laksanakan tiga tahapan. Tahapan pertama yang paling rawan itu Papua, Jawa Timur, sama Jawa Barat kalau enggak salah. Nah, menjelang pencoblosan itu berbeda lagi, berubah lagi. Jadi Papua, Sulawesi Utara, Maluku, jadi tergantung dengan dinamika di lapangan," kata dia.