Populer: Ahok Batal Jadi Dirut Pertamina; Kemenkeu Bantah Ekonomi RI Mandek

Kabar mengenai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok batal ditunjuk jadi Direktur Utama Pertamina menjadi kabar yang paling banyak dibaca sepanjang, Selasa (1/8).

Berita lainnya yang turut ramai dibaca adalah Juru Bicara Kementerian Keuangan (Keuangan), Yustinus Prastowo, yang menyangkal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahwa ekonomi Indonesia mandek. Berikut berita populer di kumparanBisnis:

Alasan Erick Thohir Batal Tunjuk Ahok Jadi Dirut Pertamina

Ahok sempat santer dikabarkan bakal menjadi Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Namun, rencana tersebut urung terjadi. Ahok tetap di posisinya sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Lantas, apa kata Menteri BUMN Erick Thohir terkait batalnya Ahok menggantikan Nicke?

“Loh Pak Ahok itu sebuah figur yang bagus menjaga Pertamina. Makanya kita percaya sebagai komut. Nah ketika bicara yang lain-lain, saya enggak tahu media dapatnya dari mana,” kata Erick Thohir usai penutupan BUMN Fest di Gedung BUMN, Selasa (1/8).

Erick Thohir meminta masyarakat agar percaya dengan keputusan yang diambilnya. Ia juga menjelaskan alasan Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

“Loh kan emang biasa, waktu itu Pahala Wakomut mana? (Pertamina) boleh kan? Boleh,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menyebut tugas Wakil Menteri BUMN sekarang menjadi saling bersinergi dan mengawasi. Sehingga mereka bisa melihat dan mendukung kinerja masing-masing klaster.

“Jadi tidak wamen saya juga 'oh ini klaster saya anda enggak boleh pegang. Oh ini klaster saya anda enggak boleh pegang', enggak, setelah kita jaga kekompakan di bawah, di menengah, di wamen juga harus kompak, apalagi ada wamen baru harus kompak,” tutur Erick.

Jubir Kemenkeu Sangkal Pernyataan AHY soal Ekonomi RI Mandek

Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, menjawab tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebut ekonomi Indonesia mandek dan mengalami kemunduran serius di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, AHY sempat menyinggung mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat dalam pidatonya belum lama ini.

“Saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai penting yaitu klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius,” kata AHY.

Melalui akun twitternya @prastow, yang dikutip, Selasa (1/8), Yustinus menjabarkan ada 14 poin untuk menyangkal pernyataan AHY.

“Saya siap menjawab dengan Sanggahan 14 Poin alias #S14P buat Mas @AgusYudhoyono, sebagai pemenuhan hak publik untuk diskursus yang sehat dan terbuka,” kata Yustinus.

Berikut poin-poinnya yang sudah kumparan rangkum:

1. Pidato politik yang menggelitik. Saat dunia menjuluki kita “bright spot” di tengah suramnya ekonomi global, tudingan ‘mandek’ bahkan mundur hanya menebar pesimisme.

2. Pembangunan infrastruktur harus diakselerasi untuk mengejar kemajuan, tingkatkan konektivitas, turunkan biaya logistik, tumbuhkan sektor ekonomi baru. Daya saing akan naik & kesejahteraan merata. Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia untuk maju.

3. Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

4. Berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM, pula untuk masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR. Pun demikian dengan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

5. Pada tahun 2022, dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp 26,1 Triliun. KUR tersalur Rp 364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur. Nilai penjaminan UMKM sebesar Rp 12,7 Triliun untuk 764 ribu debitur. Selain itu pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp 2,2 triliun untuk 8 debitur. Ketimbang bicara normatif belaka, lebih baik berpijak pada data dan fakta.

6. Sejak 2019-2022, belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8 persen di antaranya untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L (seiring capaian reformasi birokrasi). Untuk tenaga pendidik, pada 2022 kita berikan TPG non PNS untuk 577ribu guru dan TPG PNS untuk 1,06 juta guru. Tukin ini penilaian yang lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja. Selanjutnya, kita tunggu kejutan dalam Pidato Presiden RUU APBN 16 Agustus nanti.

7. Dalam kurun waktu 2019-2022, subsidi non energi cenderung naik dengan rata2 36,8 persen nya untuk subsidi pupuk. Di tahun 2022 sebanyak 7,4 juta ton subsidi pupuk tersalurkan. Di tahun 2023 ini Pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp 25,3 triliun. Kita menyiapkan dan mematangkan skema subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran

8. Selanjutnya untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, kita terapkan kebijakan SSRG (Skema Subsidi Resi Gudang) untuk petani menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal.

9. Pada tahun 2022 kita tumbuh 5,3 persen dan tertinggi dalam satu dekade terakhir, serta lebih kuat daripada rata2 kawasan regional. Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut kita berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

10. Kalau sebelum pandemi datang, saya juga punya data. Pada tahun 2018 dan 2019 ekonomi kita tumbuh stabil masing-masing 5,2 persen dan 5 persen, relatif lebih baik dari negara-negara lain di dunia. Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya, pada Februari 2020 indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi.

11. Kami sependapat, karena nyatanya 55,2 persen atau Rp 492,0 triliun atau mayoritas belanja pemerintah pusat semester I-2023 diarahkan untuk melindungi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

12. Setiap tahun, pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk belanja perpajakan. Saat pandemi, ditambahkan dana PEN yang termasuk di dalamnya untuk subsidi pajak DTP. Belum lagi tax holiday untuk industri pionir, serta UU HPP yang mengatur WP OP UMKM dengan omzet di bawah Rp 500jt tidak kena PPh. Ini UU terobosan di 2021 agar keadilan lebih substansial.

13. Pemerintah tidak berdalih, itu memang amanat UU 17/2003 yang membatasi jumlah pinjaman max 60 persen dari PDB. Untuk mengendalikannya, efisiensi bunga utang selalu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan volatilitas pasar keuangan global. Ketersediaan likuiditas pemerintah juga dicermati. Bukan tanpa alasan lembaga pemeringkat R&I baru saja meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif (sebelumnya stabil) dengan peringkat BBB+. Artinya tata kelola kita baik dan diapresiasi. Saya percaya Mas AHY tak akan asing aseng dan objektif.

14. Dengan menghentikan utang (yang selama ini terkendali), maka kita akan kehilangan kesempatan untuk dapat berbelanja pada sektor prioritas. Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6x, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3x ; pendidikan naik 1,3x ; kesehatan naik 1,9x ; dan perlindungan sosial naik 3,8x.