Populer: Ahok Diperiksa KPK; Airlangga-Zulhas Disarankan Mundur

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi liquefied natural gas (LNG) Pertamina. Kabar itu menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Selasa (7/11).

Tak hanya itu, ada pula kabar tentang para menteri Jokowi yang disuruh mundur karena masuk tim kampanye Prabowo. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Ahok Diperiksa KPK

Kabag Pemberitaan Ali Fikri mengatakan Ahok hanya berada sebentar di KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) PT Pertamina Persero pada 2011-2021 dengan tersangka eks Dirut Pertamina, Karen Agustiawan.

Hal tersebut juga dikonfirmasi Ahok. "Soal kasus tentang LNG Bu Karen," katanya saat dihubungi kumparan. Tapi Ahok tak menjelaskan detail keterangan yang diberikan ke KPK.

Dihubungi terpisah, Vice President (VP) Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso mengatakan Ahok dipanggil sebagai saksi. "Jadi saksi saja sebagaimana yang lain," ujar Fadjar.

Airlangga-Zulhas Disarankan Mundur dari Kursi Menteri

Bergabungnya dua menteri Jokowi ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) capres dan cawapres disinyalir akan menimbulkan konflik kepentingan. Dua menteri aktif Kabinet Indonesia Maju masuk dalam TKN Prabowo-Gibran tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas).

Airlangga yang juga merupakan Ketum Golkar menjabat Ketua Pengarah. Sementara Zulhas yang merupakan Ketum PAN menjabat pengarah.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan Airlangga dan Zulhas untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri demi menghindari dugaan adanya konflik kepentingan.

"Jelas konflik kepentingan. Sebaiknya, demi pelayanan publik yang lebih baik lagi, para menteri yang tergabung (TKN), mengundurkan diri,” kata Yeka dihubungi kumparan pada Selasa (7/11).

Yeka bilang, publik pasti akan mengkhawatirkan jabatan menteri yang masih diemban keduanya, menjadi pelumas memperlancar pemenangan Prabowo-Gibran.

Artinya kekhawatiran adanya potensi kepentingan pemilu terselip dalam kebijakan-kebijakan dari kedua menteri tersebut pasti ada. Meskipun hal tersebut sukar untuk dibuktikan.

“Kekhawatiran terhadap hal itu pasti ada, meskipun tidak bisa dibuktikan. Agak sulit menjadi profesional dalam kondisi seperti ini,” ungkap Yeka.

“Namun kalau telah mendapatkan persetujuan Presiden tidak masalah dan yang bersangkutan bisa bersikap profesional,” ujarnya.